Lampung Timur Kembali Sabet WTP, Delapan Tahun Berturut-turut Pertahankan Prestasi
Tari Pratama
Lampung Timur, sinarlampung.co – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kembali membuktikan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Lampung Timur sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung.
Dengan capaian WTP tersebut, Lampung Timur kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah di Provinsi Lampung yang konsisten menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut menjadi catatan positif bagi Lampung Timur di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.
Penghargaan WTP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Bupati Lampung Timur di Auditorium BPK, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Jumat (29/5/2026).
Turut hadir mendampingi Bupati Eka, Wakil Ketua DPRD Lampung Timur, Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat dan Plt Kepala BPKAD Lampung Timur.
Bupati Lampung Timur menyampaikan,bahwasanya pencapaian WTP tersebut bukan sekadar penghargaan simbolis semata, tetapi merupakan sebuah bukti nyata kolektifitas bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga disiplin dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Alhamdulillah, ini hasil kerja keras seluruh OPD dan jajaran pemerintah daerah. WTP kedelapan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ela.
Ela menambahkan, pengelolaan anggaran yang baik harus berjalan seiring dengan hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menegaskan, bahwasanya Pemkab Lampung Timur akan terus berkomitmen untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan efektivitas program pembangunan, serta memastikan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran.
Opini WTP sendiri merupakan penilaian tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang dianggap telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Yang terpenting bukan hanya meraih penghargaan, tetapi bagaimana anggaran daerah benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat,” tutup Ela. (Afandi)
