Ribuan Massa Apdesi Pesisir Barat Kepung Kantor DPRD, Tuntut Piddinuri Mundur dan Audit Anggaran Dewan

Pesisir Barat (SL)-Tuntut Ketua DPRD mundur dari jabatannya, ribuan massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pesisir Barat kepung Kantor DPRD Pesisir Barat, Senin (11/2/2019). Massa berorasi minta ketua dewan bertemu massa. Perwakilan Apdesi berdialog dengan pimpinan DPRD Pesisir Barat. Massa juga minta audit anggaran DPRD.

Ketua Apdesi Kabupaten Pesisir Barat Arif Mufti dalam orasi yang dikawal ratusan anggota polisi dan Pol PP kabupaten itu menyatakan Apdesi meminta agar ketua Dewan turun dari jabatannya. “Ketua Dewan harus meminta maaf kepada Apdesi atas pernyataannya selama ini yang dianggap menyudutkan para peratin (kepala desa) di pekon-pekon tanpa alasan dan data yang mendasar,” kata Arif Mufti.

Apdesi juga meminta agar BPK melakukan audit investigasi menyeluruh atas kegiatan reses, bimtek dan studi banding, para anggota Dewan Kabupaten Pesisir Barat sebab diduga terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan anggaran.

Pengmatan wartawan di lokasi unjuk rasa, secara bergantian para perwakilan pengurus Apdesi menyampaikan, massa minta ketua Dewan untuk menemui mereka. Sekitar pukul 11.00, perwakilan DPRD Pesisir Barat yang diwakili anggota Dewan Basis Efendi, keluar meminta kepada para perwakilan Apdesi masuk gedung DPRD dan bertemu dengan para anggota Dewan.

Sekitar 11 orang perwakilan Apdesi kemudian masuk ke kantor wakil rakyat tersebut. Sementara massa, yang kesal menunggu di luar kantor Dewan dengan cuaca terik, memaksa masuk kantor gedung wakil rakyat tersebut pukul 11.40.

Namun, polisi dan petugas Pol PP menghadang langkah massa sehingga tertahan di pintu gedung tersebut. Kemudian, sekitar pukul 11.50, perwakilan Apdesi keluar dari gedung DPRD.

Ketua Apdesi Pesisir Barat Arif mufti menjelaskan hasil dari pertemuan pihaknya meminta agar ketua Dewan menyampaikan permintaan maaf kepada Apdesi melalui media cetak selama satu hari.

Yang kedua, persoalan hukum tentang laporan DPRD ke BPK maupun laporan Apdesi Ke BPK, sama-sama dibiarkan untuk tetap berjalan dan diusut tuntas oleh pihak berkompeten. “Kami tadi perwakilan Apdesi, di dalam gedung diterima oleh ketua Dewan, wakil ketua, serta ketua Komisi I, II, dan III,” kata Arif.

Dewan menyanggupi untuk melakukan hal itu. Namun, jika ternyata tuntutan Apdesi tidak dipenuhi, Apdesi akan kembali menggelar demonstrasi dengan massa yang lebih banyak, bahkan akan mendatangkan Apdesi-Apdesi dari seluruh Provinsi Lampung.

Menanggapi aksi seribuan massa Apdesi Pesisir Barat ke kantor perwakilan rakyat, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat Piddinuri, kepada wartawan usai pertemuan, mengatakan dia meminta maaf. Menurut Piddinuri, Apdesi minta dirinya meminta maaf, sebab laporan yang dilayangkan DPRD Pesisir Barat yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Piddinuri lebih dahulu tersebar di media sosial, dibanding sampai ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Meminta saya secara pribadi untuk meminta maaf. Karena beritanya duluan tersebar di medsos dibandingkan surat sampai ke BPK. Tetapi substansi isi laporan saya tentang dua pekon yaitu Pekon Way Jambu, Kecamatan Pesisir Selatan, dan Pekon Sumberagung, Kecamatan Ngambur, dibiarkan dan berjalan,” kata Piddinuri. (red)