FGD Nasional Jalan Tol di Lampung Bakal Bedah Tarif, Keselamatan, dan Manfaat Ekonomi

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Persoalan tarif, keselamatan, kualitas pelayanan hingga manfaat ekonomi jalan tol akan menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) Nasional Jalan Tol yang dijadwalkan digelar di Lampung pada awal Oktober 2026.

FGD tersebut diinisiasi Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Lampung dipilih sebagai lokasi FGD karena memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera sekaligus simpul utama konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol MTI, Dr (C) M. Alkautsar, M.M., mengatakan forum tersebut akan mempertemukan Kementerian/Lembaga terkait, regulator, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), akademisi, praktisi, aparat penegak hukum hingga elemen masyarakat.

Sejumlah isu yang dinilai krusial akan dibedah dalam forum tersebut. Di antaranya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), keselamatan pengguna jalan, akuntabilitas kebijakan penyesuaian tarif, kesiapsiagaan menghadapi bencana dan kondisi darurat, serta optimalisasi kontribusi jalan tol terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan FGD tersebut. Pemprov menilai kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk membahas berbagai persoalan jalan tol sekaligus mencari solusi yang berdampak bagi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Lampung pada prinsipnya mendukung penuh pelaksanaan FGD Nasional Jalan Tol di Lampung. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang terukur serta konstruktif guna meningkatkan keselamatan, kualitas pelayanan, konektivitas, hingga dampak ekonomi jalan tol bagi masyarakat dan daerah,” ujar Gubernur Lampung.

Pemprov Lampung juga mengarahkan agar persiapan teknis kegiatan dikoordinasikan secara matang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Alkautsar mengapresiasi dukungan Pemprov Lampung terhadap agenda tersebut. Menurutnya, FGD diharapkan menjadi ruang untuk membahas pengelolaan jaringan jalan tol secara objektif dan menghasilkan solusi yang dapat diterapkan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Pemprov Lampung. Dukungan ini menjadi energi bagi Forum untuk menghadirkan ruang dialog yang objektif, kritis, dan solutif mengenai pengelolaan jaringan jalan tol di Indonesia,” kata Alkautsar.

Ia menegaskan, pembahasan tidak hanya diarahkan pada persoalan teknis jalan tol, tetapi juga bagaimana keberadaan infrastruktur tersebut memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan daerah.

“Kami ingin FGD ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan melahirkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan. Lampung harus menjadi contoh bagaimana keberadaan jalan tol tidak hanya menghadirkan konektivitas fisik, tetapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, MTI akan berkoordinasi dengan Pengurus Pusat MTI, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, regulator, pengelola jalan tol, aparat penegak hukum, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui forum tersebut, pembahasan mengenai jalan tol diharapkan tidak berhenti pada persoalan konektivitas, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan keselamatan, pelayanan, akuntabilitas tarif, serta manfaat ekonomi jalan tol bagi masyarakat dan daerah. (*)