Ruang Kelas DI Ujung Batas, Belajar di Ambang Roboh, Bertahan Di Tengah Abandonment
Wisnu Pramono
Tanggamus, Sinarlampung.co – Di sudut sunyi Pedukuhan Batu Nyangka, Pekon Tanjung Raja, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, ada sebuah “ruang kelas” yang lebih pantas disebut simbol ketahanan daripada fasilitas pendidikan.
Sebuah kelas jauh dari SDN 1 Tanjung Raja berdiri atau lebih tepatnya, dipaksa tetap berdiri di tengah keterbatasan yang nyaris tak masuk akal. Bangunannya rapuh: dinding papan yang lapuk dimakan usia, atap seng berkarat yang bocor saat hujan, dan lantai tanah yang berubah menjadi lumpur ketika cuaca memburuk. Namun di tempat inilah, masa depan belasan anak dipertaruhkan setiap hari.
Di dalam satu ruangan sempit tanpa sekat, 15 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 belajar bersamaan. Tak ada pembagian kelas. Tak ada fasilitas memadai. Tak ada ruang layak. Yang ada hanya satu hal: tekad yang tak mau runtuh, meski bangunan di sekeliling mereka hampir roboh.
Lebih mencengangkan lagi, seluruh proses belajar-mengajar hanya ditopang oleh satu orang guru pembantu, seorang warga setempat yang mengabdikan diri di tengah segala keterbatasan.
“Ini kelas jauhnya, Bang. Muridnya 15 orang dari kelas satu sampai enam. Gurunya cuma satu orang, ya orang sini,” ujar seorang warga dengan nada getir.
Bayangkan satu guru mengajar enam tingkatan sekaligus dalam satu waktu. Ini bukan sekadar multitasking. Ini adalah potret nyata bertahan hidup dalam kondisi ekstrem di mana pendidikan tetap berjalan, meski sistem seolah absen.
Kelas jauh ini berdiri sejak 2007, lahir dari kebutuhan mendesak. Jarak menuju sekolah induk mencapai sekitar 10 kilometer, dengan medan berat: jalan berliku, tanjakan curam, dan turunan ekstrem yang tak ramah bagi anak-anak.
Dalam kondisi tersebut, warga berinisiatif mengumpulkan dana, membeli lahan, dan membangun ruang belajar sederhana agar generasi mereka tidak kehilangan hak dasar untuk bersekolah.
Namun hampir dua dekade berlalu, bangunan itu tetap seperti waktu berhenti. Minim sentuhan bantuan nyata dari pemerintah. Seolah keberadaannya luput dari prioritas.
Kondisi memilukan ini akhirnya terungkap setelah jurnalis dan konten kreator turun langsung ke lokasi pada Kamis, 30 April 2026. Temuan mereka bukan hanya menjadi bahan liputan tetapi juga memantik gerakan.
Warga bersama relawan kini berinisiatif membangun sekolah secara swadaya melalui gotong royong. Sebuah langkah mulia. Tapi sekaligus tamparan keras.
Ketika warga bergerak cepat demi masa depan anak-anak, muncul pertanyaan yang menggema: ke mana negara selama ini?
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanggamus, Viktor, mengakui kondisi tersebut dan menyatakan bahwa pembangunan telah direncanakan.
“Rencananya mau dibangun. Tapi kendalanya tanah ini bukan milik pemerintah,” jelasnya.
Secara aturan, pernyataan itu sah. Namun di lapangan, kalimat tersebut terdengar seperti ironi: bantuan akan datang setelah semuanya siap.
Padahal yang paling tidak siap justru ruang belajar anak-anak itu sendiri. Pemerintah daerah menyebut bantuan mobiler seperti meja dan kursi akan segera dikirim melalui APBD. Tapi di tengah kondisi bangunan yang nyaris roboh, pertanyaannya sederhana: untuk siapa meja itu akan diletakkan, jika ruangnya sendiri tak layak?
Kasus ini membuka luka lama yang belum sembuh: apakah pendidikan benar-benar hak dasar yang dijamin negara, atau sekadar hak administratif yang baru berlaku setelah semua persyaratan terpenuhi?
Di satu sisi, ada regulasi. Di sisi lain, ada anak-anak yang tetap duduk di lantai tanah, belajar di bawah atap yang bisa runtuh kapan saja. Dan di antara keduanya, ada jurang lebar yang hingga kini belum dijembatani.
Kini, harapan warga bertumpu pada satu hal: sinergi. Antara kepedulian publik yang telah bergerak, dan langkah nyata pemerintah yang masih ditunggu. Di tengah keterbatasan ekstrem, satu hal tetap berdiri kokoh di Batu Nyangka bukan bangunannya, tetapi semangat belajar anak-anaknya. Dan itu, seharusnya cukup untuk menggugah siapa pun yang masih memilih menunggu. (Wisnu)
