
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung mencatat kinerja positif penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sepanjang tahun 2025. Total dana masyarakat yang parkir di perbankan Lampung menembus Rp71,01 triliun, tumbuh sebesar Rp3,1 triliun (4,6%) dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menjelaskan bahwa produk tabungan masih menjadi primadona masyarakat dalam menyimpan dana.
“Dari total DPK Rp71,01 triliun, tabungan berkontribusi paling besar yakni Rp41,85 triliun. Disusul deposito sebesar Rp19,62 triliun dan giro Rp9,53 triliun,” ungkap Otto dalam pertemuan bersama awak media di Ballroom Holiday Inn, Bandar Lampung, Selasa 3 Maret 2026.
Meski menunjukkan tren positif, pertumbuhan DPK di Lampung masih berada di bawah rata-rata wilayah Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel). Secara total, DPK di Sumbagsel mencapai Rp288,17 triliun dengan pertumbuhan 6,89%.
“Di level regional pun tabungan tetap menjadi motor utama dengan nilai Rp165,65 triliun. Meskipun Lampung belum mengungguli DPK provinsi lain di Sumbagsel, tingginya angka tabungan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat Lampung terhadap lembaga keuangan formal tetap terjaga,” tambahnya.
Di sisi pembiayaan, Otto memberikan catatan khusus bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meski secara nominal meningkat dari Rp25,4 triliun (2021) menjadi Rp34,7 triliun (2025), laju pertumbuhannya menunjukkan tren melambat.
Pada tahun 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 2,40%. OJK juga menyoroti adanya tekanan pada kualitas kredit yang tercermin dari kenaikan nominal Non-Performing Loan (NPL) UMKM secara berturut-turut sejak 2023 hingga 2025.
Sebaran kredit di Lampung menunjukkan dinamika yang kontras antar wilayah:
Penyaluran Tertinggi: Masih didominasi pusat ekonomi seperti Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Kota Metro.
Pertumbuhan Terpesat: Kabupaten Lampung Timur memimpin, disusul Lampung Tengah dan Lampung Utara.
Pertumbuhan Negatif: Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat justru mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif di sektor kredit.
Sebagai sektor unggulan, sektor pertanian dan kehutanan di Lampung sedang menghadapi tantangan serius. Data OJK menunjukkan sektor ini terus mengalami penurunan pertumbuhan kredit sejak tahun 2023. Hal ini menjadi sinyal bagi perbankan dan pemerintah daerah untuk memperkuat kembali ekosistem pembiayaan di sektor basis tersebut agar tidak terus merosot di tahun 2026.(Red)