
Pesawaran, sinarlampung.co – Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, melakukan kunjungan kerja ke Desa Sukajaya Lempasing, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Selasa (11/11/2025).
Kunjungan tersebut guna mengecek langsung implementasi 10 Program Pokok PKK sekaligus mendorong pemberdayaan keluarga dan literasi masyarakat.
Dalam agenda yang dihadiri Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian dan Ketua TP-PKK Pesawaran Cindy Aria Anton, Wulan meninjau kegiatan Posyandu balita, remaja dan lansia, administrasi PKK, pemanfaatan pekarangan, pojok baca dan literasi, hingga kegiatan UP2K/UMKM dan pameran pengolahan hasil perikanan. Kader PKK juga menunjukkan keterampilan seperti menjahit dan pengolahan produk rumah tangga.
PKK Provinsi Lampung menyerahkan berbagai bantuan, di antaranya 50 paket sembako, 3 kursi roda, 2 alat bantu dengar, 5 mesin jahit, 100 bibit cabai, 100 buku bacaan, paket bingkisan, termasuk bantuan bagi program PEKKA dan logistik kebencanaan.
Ketua TP-PKK Pesawaran Cindy Aria Anton menyatakan pihaknya terus menjalankan pembinaan di 11 kecamatan, mulai dari UP2K/UPPKA, pemanfaatan pekarangan produktif, hingga pola asuh anak dan remaja.
“Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari dukungan Bupati Pesawaran, Ibu Nanda Indira, serta sinergi perangkat daerah dan masyarakat,” ujar Cindy.
Bupati Pesawaran Nanda Indira mengingatkan bahwa kader PKK juga memiliki peran sosial, termasuk mencegah perundungan dan meningkatkan literasi digital.
“Maka, kader PKK harus menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi literasi digital agar lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi,” tegasnya.
Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza mengapresiasi semangat kader PKK Pesawaran dan berharap bantuan yang diberikan dapat membangkitkan kreativitas serta meningkatkan ekonomi keluarga.
“Mari bersama-sama menciptakan daerah yang ramah anak, maju, dan masyarakatnya sejahtera,” tandas Wulan.
Seluruh rangkaian kunjungan menjadi evaluasi lapangan untuk memastikan 10 Program Pokok PKK benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya sekadar dokumen program. (*)