
Lampung Timur, sinarlampung.co-Pengurus Cabang Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung Timur menegaskan komitmennya mengawal penggunaan anggaran negara pada proyek pembangunan yang bersumber dari APBD maupun APBN.
“Sebagai pilar keempat demokrasi, JMSI siap gunakan hak pengawasan untuk mencegah korupsi dan penyimpangan anggaran,” kata Ketua JMSI Lampung Timur, Riswan, dalam konferensi pers di Sekretariat JMSI Lampung Timur, Kamis, 6 November 2025.
Riswan menegaskan, JMSI memiliki tanggung jawab moral memastikan dana publik digunakan transparan dan akuntabel.
“Fungsi pengawasan dan kontrol sosial dari media yang tergabung di Pengcab JMSI Lampung Timur sangat penting dalam menjalankan tugas jurnalistiknya mengawasi proyek-proyek. Ini agar proyek tepat sasaran dan dikerjakan sesuai juklak juknis serta mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB),” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi penyimpangan mengingat waktu pengerjaan pasca-tender yang kurang dari dua bulan. Situasi ini rawan memicu pengerjaan asal jadi dan mark up anggaran demi mengejar target waktu.
Riswan menambahkan, JMSI akan bertindak sebagai mata dan telinga masyarakat agar pembangunan tidak dimonopoli oleh oknum yang mengutamakan kepentingan pribadi.
“Fungsi pengawasan dari JMSI harus kita tingkatkan sebagai tugas dan fungsi kinerja jurnalistik. Kami akan kawal terus proses Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan,” tegasnya.
JMSI Lampung Timur siap mengambil langkah tegas jika menemukan pelanggaran, termasuk membentuk Tim Investigasi dan Advokasi. Temuan akan dilaporkan ke aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri atau Polres Lampung Timur. (*)