Dugaan Jual-Beli Titik Koordinat Dapur Makan Bergizi Gratis di Lamtim Viral, Terduga Pelaku Masih Bungkam
Juniardi
Lampungtimur, sinarlampung.co – Kasus dugaan praktik jual-beli titik koordinat lokasi pembangunan dapur program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lampung Timur kini menjadi sorotan publik. Dugaan penyalahgunaan wewenang ini mencuat setelah sebuah video investigasi beredar luas di media sosial TikTok sejak Minggu 21 Juni 2026 lalu.
Video yang diunggah oleh akun @tukangngeledek0 tersebut menyoroti sosok pria berinisial MH alias M. Muslih. Selain dikenal sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Darul Fatah di Kecamatan Way Bungur, MH saat ini juga tengah mengemban amanah sebagai Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lampung Timur.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari video viral tersebut, MH diduga memperjualbelikan hampir 75 titik lokasi koordinat dapur MBG di Lampung Timur. Tarif yang dipatok untuk setiap titik lokasi pun terbilang fantastis, yakni berkisar antara Rp200 juta hingga Rp350 juta.
Tidak hanya mematok harga per titik koordinat, terduga pelaku juga disinyalir meminta jatah keuntungan dari operasional program tersebut. MH diduga meminta bagian sebesar Rp200 hingga Rp300 per porsi makanan yang diproduksi di setiap lokasi dapur yang telah dibangun. Imbas dari mencuatnya kasus ini, MH dikabarkan sudah pernah memenuhi panggilan pemeriksaan sebanyak satu kali oleh Kejaksaan Agung.
Terduga Pelaku Memilih Tetap Diam
Meskipun tuduhan serius ini telah memicu beragam tanggapan tajam serta kecaman dari warga di media sosial, pihak MH sejauh ini belum memberikan klarifikasi apa pun.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan melalui pesan singkat ke nomor pribadinya belum mendapatkan jawaban ataupun penyangkalan resmi. MH memilih untuk tetap bungkam dan tidak merespon hak jawab yang diberikan.
Kepastian hukum terkait dugaan skandal program strategis nasional ini masih menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait, termasuk kelanjutan hasil penelusuran serta penyelidikan lebih mendalam dari aparat penegak hukum (APH). (Red)
