Proyek Sumur Bor Perlu Pengawasan Elemen Masyarakat: APBD Tubaba 2025

Tahun anggaran APBD Tulang Bawang Barat (Tubaba) 2025 akan segera berjalan. Nilainya memang tidak besar bahkan belum menyentuh angka 1 triliun (920 M). Untuk sebuah kabupaten seperti Tubaba jumlah tersebut tetaplah signifikan bila dikelola dengan efektif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan kepentingan rakyat

Pemberitaan terakhir menunjukkan APBD 2025 mengalami penurunan hampir 50 miliar lebih dibanding tahun sebelumnya. Penurunan salah satunya disebabkan oleh efisiensi anggaran di tingkat Pemerintah pusat yang berdampak langsung pada struktur APBD. 

Data Kementerian Keuangan menunjukkan lebih 80% pendapatan daerah Tubaba masih mengandalkan Dana Transfer Pusat mulai dari DAU, DAK hingga Dana Bagi Hasil. Setidaknya ini menggambarkan kabupaten tubaba belum masuk kategori kabupaten mandiri sejak berdiri pada tahun 2009. 

Bicara proyek pembangunan ada satu jenis proyek yang hampir selalu muncul setiap tahun APBD Tubaba apalagi kalau bukan proyek sumur bor di bawah kendali Dinas PUPR yang seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Sudah menjadi rahasia umum proyek sumur bor masuk kategori “proyek basah”.

Memang nilainya tidak fantastis proyek jalan atau jembatan akan tetapi jumlah paketnya banyak dan setiap titik pengerjaan bisa bernilai ratusan juta. Kabarnya untuk APBD 2025 anggaran sumur bor mencapai miliaran rupiah yang dibagi ke beberapa paket kerja. Ada yang PL ada pula yang lelang.

Masalahnya di lapangan tidak sedikit sumur bor dari tahun-tahun sebelumnya banyak yang mangkrak alias kurang berfungsi maksimal. Beberapa hanya berfungsi beberapa bulan lalu rusak tanpa ada perbaikan.

Dan di lapangan banyak ditemukan seperti ada yang kedalamannya tidak sesuai spesifikasi, ada yang pompa cepat rusak, bahkan ada yang airnya tidak layak digunakan karena tidak melalui uji kualitas. Proyek yang semestinya menjadi solusi kekeringan malah berubah menjadi monumen kegagalan. 

Selama ini pengawasan proyek sumur bor hanya mengandalkan mekanisme internal pemerintah. Mulai dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), pengawas lapangan Dinas PUPR hingga auditor inspektorat. Dalam praktiknya pengawasan internal seringkali tidak efektif.

Pengawasan paling efektif justru melibatkan elemen masyarakat sejak tahap awal. Tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) hingga aparatur tiyuh harus dilibatkan secara resmi. Mereka bukan hanya penerima manfaat tapi juga pihak yang punya kepentingan langsung memastikan sumur bor berfungsi jangka panjang.

Pengawasan atau melibatkan masyarakat bisa dilakukan pada tahapan-tahapan awal proyek sumur bor berjalan. Pengukuran kedalaman sumur, Pemeriksaan material, Pengujian kualitas air dan Pendampingan pasca-proyek.

Melibatkan masyarakat bukan sekadar formalitas. Namun bentuk demokratisasi partisipasi pembangunan tujuannya memastikan mereka yang terdampak langsung ikut menentukan kualitas hasilnya.