Pansus LKPJ dan Pejabat Pemprov Lampung Rapat Tertutup Kerahkan Aparat Keamanan Jaga Pintu Masuk

“Rapat pembahasan hari ini tidak bisa diliput wartawan. Ini perintah  Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto. Jadi sejak mulai rapat, sampai akhir rapat, hari ini gak bisa diliput,” kata Petugas Satpol PP Provinsi Lampung yang berjaga bersama Polisi dan TNI.

Informasi di DPRD Lampung menyebutkan, rapat Kamis 20 Mei 2021 itu setidaknya dihadiri para puluhan pejabat termasuk Kepala SKPD, dipimpim Sekdaprov Fahrizal Darminto, Kepala Inspektur Freddy, Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.

Kemudian, Kepala Biro organisasi, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Administrasi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Hadir Direktur RSUDAM, Direktur Rumah Sakit Jiwa, Direktur RSBNH Bandarlampung, Kepala Satpol-PP, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerj, Kepala Dinas PPPA, Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

Sementara itu, saat dikonfirmasi soal rapat Pansus LKPJ yang tertutup, Asisten Administrasi Umum Minhairin berdalih, bahwa dirinya tidak mengetahui alasan secara pasti kenapa rapat pembahasan Pansus LKPJ tertutup untuk awak media. “Saya juga tidak tahu pasti alasannya kenapa rapatnya tertutup untuk awak media,” ujarnya singkat.

Sempat Molor

Pembahasan LKPJ tahun 2020 itu sempat ditunda dua kali akibat ketidaksiapan pihak Pemerintah Provinsi Lampung atau eksekutif untuk memberikan bahan laporan kepada DPRD Lampung (legislatifRed) sejak akhir bulan lalu, Selasa 27 April 2021.

Sekretaris Pansus Mirzalie, yang juga Anggota Komisi I DPRD Lampung sempat geram atas sikap Pemprov tersebut dan menyarankan Sekdaprov Lampung beserta jajaran menyiapkan bahan yang tepat dan akurat agar hal seperti ini tidak terulang kembali. Mirzalei meminta kepada eksekutif untuk serius dalam membahas LKPJ 2020 agar legislatif bisa mengevaluasi kinerja dan pencapaian yang telah dilakukan oleh Arinal Cs.

Wakil Ketua Pansus Apriliati juga meminta Pemprov Lampung serius dalam membahas LKPJ 2020. Menurutnya, ditunda kedua kalinya, kuatkan dugaan ketidaksiapan eksekutif menindaklanjuti LKPJ ini. “Sekda mengakui bahwa bahan yang diberikan ke kegislatif tidak lengkap, dan pihak eksekutif meminta waktu tiga hari untuk memperbaiki yang kurang. Terkait hal itu kita terima agar diperbaiki,” ucap Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung itu.

Anggota Pansus lainnya Sahdana menilai bahwa Ketua TAPD yakni Sekdaprov Fahrizal tidak menguasai materi yang ada. Selain itu, ia juga menyayangkan ketidak seriusan Pemprov dalam membahas LKPJ ini.

Sekdaprov Fahrizal Darminto, mengakui kesalahan terkait kekurangan dalam buku LKPJ yang diberikan kepada legislatif. Pihaknya juga meminta watuk melengkapi yang kurang. “Kita minta maaf, akan segera diperbaiki dalam waktu tiga hari ini. Insya Allah dalam rapat selanjutnya, bahan yang akan dibahas di Pansus LKPJ sudah lengkap dan ke depan dapat berjalan sesuai harapan,” kata Darminto. (Red)