Dugaan Korupsi Dana Desa, Kejari Tubaba Tahan Kepalo Tiyuh Indraloka II

Tulang Bawang Barat, sinarlampung.co – Jabatan yang diemban sejak 2019 itu kini berujung pada jeruji besi. Kepalo Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, berinisial NP, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan, senin (9 November 2026) malam.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang Barat menahan NP selama 20 hari. Masa penahanan dimulai 9 November 2026 dan akan berakhir pada 28 November 2026. Selama itu, NP mendekam di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Menggala.

Langkah tegas ini diambil Bidang Tindak Pidana Khusus setelah penyidik menilai bukti yang dikumpulkan sudah mencukupi untuk menaikkan status NP menjadi tersangka.

Nilai kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 402.639.606. Angka tersebut muncul dari dugaan penyelewengan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2024 hingga 2025.

Dalam rilis resmi yang dikeluarkan Senin, 9 November 2026, Kejari Tubaba menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik memperoleh dua alat bukti yang cukup.

Sebelum mengambil keputusan itu, penyidik telah memeriksa 23 orang saksi. Selain itu, penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti, pemeriksaan ahli, serta serangkaian tindakan hukum lainnya untuk menguatkan perkara.

Hasil penyidikan mengarah pada dugaan bahwa NP memegang kendali penuh atas pengelolaan Dana Desa selama dua tahun anggaran tersebut. Dana itu kemudian diduga dipakai untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan yang ternyata tidak pernah benar-benar dikerjakan.

Penyidik menyebut pola tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

“Pada pokoknya, tersangka menguasai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sampai 2025 dan melaksanakan beberapa kegiatan pembangunan yang bersifat fiktif dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,” tulis Kejari dalam keterangan resminya.

Atas perbuatannya, NP dijerat dengan dakwaan primair Pasal 603 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sedangkan dakwaan subsidairnya memakai Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut aturan penyesuaian pidana yang tercantum dalam keterangan resmi kejaksaan.

Kejari Tubaba menegaskan tidak akan berhenti pada kasus ini saja. Lembaga tersebut menyatakan tetap berkomitmen penuh memberantas praktik korupsi di seluruh wilayah hukumnya.

“Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat terus berkomitmen melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat serta siap melayani masyarakat melalui penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan,” tutup pernyataan resmi tersebut. (Red)