Pengamat PUSKAP Lampung Desak APH Bongkar Dugaan Pungli Iuran Tim Hukum di Sekolah Bandar Lampung

Bandarlampung, sinarlampung.co – Kebijakan penarikan iuran bulanan sebesar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu bagi sekolah negeri, mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP di Kota Bandar Lampung, menuai reaksi keras. Dalih pengumpulan dana untuk membayar jasa tim hukum dinilai sebagai langkah keliru yang tidak hanya mencoreng marwah institusi pendidikan, tetapi juga berpotensi menjerumuskan para guru ke dalam lingkaran penyimpangan tata kelola keuangan.

Pengamat kebijakan publik dari Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan (PUSKAP) Lampung, Gunawan Handoko, mengecam keras praktik dugaan pungutan liar (pungli) tersebut.

“Martabat guru wajib dijaga dan dihormati. Jangan ajari mereka untuk melakukan tindakan korupsi atau memanipulasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) demi menutup iuran ilegal semacam ini,” ujar Gunawan, Kamis (5/11/2026).

Pungutan Terstruktur

Menurut Gunawan, persoalan ini bukan sekadar nominal. Meski Rp100 ribu per bulan tampak kecil, jika dikalikan ratusan sekolah negeri di Bandar Lampung selama 12 bulan, totalnya mencapai miliaran rupiah tanpa adanya transparansi laporan pertanggungjawaban kepada publik.

“Ini bukan sumbangan. Ini pungutan. Karena jumlahnya ditentukan, waktunya ditentukan setiap bulan, dan sifatnya wajib. Itu definisi pungutan menurut Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012,” tegasnya.

Ia menyebut para kepala sekolah berada dalam posisi tertekan dan tidak berani melapor karena takut. Oleh karena itu, Gunawan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk bersikap proaktif tanpa harus menunggu aduan resmi.

Lebih lanjut, Gunawan memaparkan bahwa dugaan iuran ini melanggar sedikitnya lima regulasi penting:

• Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Juknis BOSP Pasal 62 ayat (1) terkait larangan pemerintah daerah melakukan pungutan atau memaksa pemanfaatan dana BOSP.

• Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) tentang larangan satuan pendidikan dasar memungut biaya.

• Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang melarang komite melakukan pungutan.

• UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 34 ayat (2) mengenai kewajiban belajar tanpa dipungut biaya.

• Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.

“Di satu sisi sekolah dilarang memungut biaya dari wali murid sebagai konsekuensi sekolah gratis. Tapi di sisi lain, sekolah dikenakan iuran bulanan dengan memanipulasi dana BOS. Ketika nanti ada temuan BPK, kepala sekolah yang harus bertanggung jawab, sementara oknum yang menerima setoran aman-aman saja,” kritik Gunawan.

Desak Transparansi Disdikbud dan Ketegasan Wali Kota

Gunawan juga menyoroti sikap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bandar Lampung yang dinilai tidak boleh berlindung di balik status Pelaksana Tugas (Plt). Menurutnya, status Plt tidak menghapus kewajiban hukum untuk memberikan penjelasan resmi dan transparan kepada publik terkait asal-usul instruksi iuran tersebut.

“Kalau Plt tidak tahu ada pungutan di bawahnya, itu dua kemungkinan: tidak becus atau pura-pura tidak tahu. Keduanya sama-sama tidak layak jadi Kadisdik,” tandasnya.

Selain itu, ia meminta Wali Kota Bandar Lampung untuk tidak bersikap gamang dan segera membersihkan praktik mafia pendidikan tanpa pandang bulu. Jika memang terdapat kebutuhan mendesak untuk pendampingan hukum, Gunawan menilai beban tersebut seharusnya diajukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan dibebankan ke sekolah yang tidak memiliki anggaran.

“Kemampuan APBD kota sangat memadai jika dikelola secara tepat. Jadi tidak ada alasan untuk memungut dari sekolah,” tambahnya.

Pertanyakan Urgensi Tim Hukum Eksternal

Di akhir pandangannya, Gunawan mempertanyakan urgensi pembentukan tim hukum eksternal. Pasalnya, struktur birokrasi Pemkot Bandar Lampung sudah memiliki perangkat yang lengkap, mulai dari Bagian Hukum di Sekretariat Daerah hingga Inspektorat sebagai pengawas internal.

Sekolah negeri juga telah dilindungi oleh undang-undang profesi guru serta nota kesepahaman (MoU) antara PGRI dan Polri. Penarikan iuran mandiri dengan dalih jasa hukum dinilai sebagai pemborosan yang dipaksakan sekaligus indikasi kuat upaya mencari keuntungan sepihak oleh oknum tertentu.

“Kini bola ada di tangan tiga pihak: Disdikbud harus buka suara, Wali Kota harus bertindak, dan APH harus mengusut. Jika ketiganya diam, maka pesan yang disampaikan kepada publik sangat jelas: pungli di dunia pendidikan di Bandar Lampung telah dilegalkan secara diam-diam,” pungkas anggota Dewan Pakar Forum Literasi Lampung tersebut. (Red)