Audiensi Bersama KGB, Dinas PUPR Lampung Selatan Sepakati Enam Poin Komitmen
Juniardi
Lampungselatan, sinarlampung.co – Audiensi antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, Ir. Agnatius Syahrizal, S.T., M.T., I.P.P., dengan 10 organisasi masyarakat dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Bersatu (KGB) menghasilkan enam poin komitmen bersama.
Pertemuan yang digelar pada Kamis (5/11/2026) tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi unjuk rasa KGB di depan Kantor PUPR pada Senin (2/11/2026). Aksi tersebut menyoroti kerusakan pengerjaan jalan yang baru selesai dalam hitungan bulan, serta dugaan dominasi kontraktor luar daerah dalam proyek pembangunan di Lampung Selatan.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala Dinas PUPR menyatakan terbuka terhadap kritik dan mengapresiasi peran pengawasan dari media serta LSM demi kualitas pembangunan yang lebih baik.
Enam Poin Komitmen PUPR dan KGB
Perwakilan KGB, Amron, S.H., M.H., memaparkan enam poin komitmen hasil kesepakatan audiensi tersebut, yaitu:
-
Keterbukaan saluran komunikasi antara dinas dan masyarakat.
-
Respons cepat terhadap laporan via telepon maupun WhatsApp.
-
Tindak lanjut konkret atas dugaan kekurangan volume atau ketidaksesuaian pengerjaan di lapangan.
-
Respons maksimal 1×24 jam terhadap proyek bermasalah melalui penerbitan surat teguran kepada kontraktor.
-
Perhatian dan prioritas terhadap penyedia jasa lokal untuk proyek di bawah Rp2 miliar sesuai ketentuan pengadaan.
-
Keterbukaan dalam menerima aspirasi serta keluhan masyarakat.
Meski menyambut baik komitmen tersebut, KGB menegaskan bahwa enam poin kesepakatan tersebut harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan tidak sekadar berhenti di atas kertas. Cepat merespons laporan tidak boleh sebatas menjawab pesan, melainkan harus diiringi tindakan nyata penanganan kerusakan di lapangan.
Terkait porsi kontraktor lokal, pemberdayaan penyedia jasa daerah dinilai perlu didukung penuh sepanjang tetap mengedepankan kualifikasi teknis, kompetensi, integritas, dan kualitas hasil pengerjaan sesuai aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
KGB juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang melekat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima pekerjaan (handover). Pengawasan tidak boleh baru bergerak setelah timbul kerusakan yang viral di media sosial atau memicu aksi protes warga.
Kini, publik menunggu pembuktian dan realisasi dari enam komitmen Dinas PUPR Lampung Selatan tersebut di lapangan guna memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Red)
