
Pesawaran, sinarlampung.co – Aktivitas penambangan batu tanpa izin di Desa Bunut Seberang, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, akhirnya resmi dihentikan. Tim gabungan turun tangan setelah keresahan masyarakat setempat memuncak akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Inspeksi mendadak (sidak) tersebut dilakukan pada Jumat (6/11/2026) pukul 10.30 WIB oleh Tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) DLH Provinsi Lampung bersama Dinas ESDM Provinsi Lampung, DLH Kabupaten Pesawaran, serta didampingi oleh Polres Pesawaran, Camat Way Ratai, Kepala Desa, dan Satpol PP Kecamatan. Kegiatan ini mewakili Kepala Dinas DLH Provinsi Lampung, Riski Sofian, melalui Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH, Wawan Sah.
Di lokasi kejadian, tim mendapati adanya aktivitas pengerukan material batu menggunakan dua unit alat berat excavator serta sejumlah truk pengangkut yang diduga memperjualbelikan material tanpa mengantongi izin resmi. Aktivitas ilegal ini dikhawatirkan dapat merusak bentang alam, menghilangkan resapan air, hingga memicu ancaman bencana jangka panjang seperti longsor dan banjir.
Sebagai bentuk ketegasan, PPLH DLH Provinsi Lampung memasang plang penghentian seluruh aktivitas penambangan di lokasi tersebut guna mencegah dampak kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Sementara itu, dua unit alat berat excavator yang digunakan untuk mengeruk material telah diamankan dan dipasangi garis polisi (police line) oleh jajaran Polres Pesawaran untuk proses hukum lebih lanjut. Tim gabungan juga akan memanggil pemilik lahan, aparatur desa, serta pihak kecamatan guna menelusuri aktor intelektual di balik kegiatan ilegal tersebut.
Jangan Rusak Alam Demi Keuntungan Sesaat
Menanggapi temuan ini, DLH dan Dinas ESDM Provinsi Lampung mengeluarkan imbauan keras kepada seluruh pelaku usaha di daerah agar senantiasa melengkapi perizinan sebelum menjalankan operasional.
“Seluruh persyaratan harus terpenuhi dahulu, tentu melalui kajian analisis dampak lingkungan yang akan ditimbulkan jika usaha dijalankan. Seluruh kita bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan tetap lestari, tetap bersih, tetap aman bagi keberlangsungan makhluk hidup lainnya,” tegas Tim DLH di lokasi.
Pihak DLH Provinsi Lampung menegaskan akan terus menggencarkan pengawasan ketat sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Nomor 6 Tahun 2026, serta memastikan penindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku usaha yang membandel. (Red)