Dugaan Pemerasan Program Revitalisasi Sekolah, Kejati Lampung Periksa Puluhan Kepala Sekolah di Lampung Tengah
Juniardi
Bandarlampung, sinarlampung.co – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memanggil puluhan kepala sekolah di Kabupaten Lampung Tengah untuk dimintai keterangan terkait dugaan pemerasan dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Pemanggilan ini berkaitan dengan dugaan keterlibatan oknum pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Tengah. Kasus tersebut saat ini ditangani oleh Tim Penyelidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRIN-07/L.8/Fd.1/10/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Menindaklanjuti proses penyelidikan tersebut, Kepala Disdikbud Lampung Tengah, Dr. Nur Rohman, S.E., M.Sos.I., menerbitkan surat bernomor 400.3.1/214/D.a.VI.01/2026. Melalui surat itu, para kepala sekolah diinstruksikan untuk memenuhi panggilan pemeriksaan di Kantor Kejati Lampung, Bandar Lampung, serta diminta membawa dokumen dan data pendukung terkait pelaksanaan program revitalisasi.
Seorang kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan adanya pemanggilan resmi tersebut.
“Ya benar, kami dipanggil pihak Kejati Lampung melalui surat resmi yang ditandatangani Asisten Tindak Pidana Khusus. Dalam panggilan kami diminta membawa dokumen penting terkait Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Lamteng,” ujarnya, Kamis (5/11/2026).
Telusuri Aliran Dana dan Dugaan Pemerasan Jabatan
Hingga saat ini, Tim Pidsus Kejati Lampung masih mendalami unsur dugaan pemerasan dalam jabatan dalam pelaksanaan program nasional tersebut. Penyelidikan difokuskan untuk menelusuri aliran dana serta mengidentifikasi pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam pusaran perkara.
Sebagai informasi, Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah merupakan inisiatif Kemendikdasmen untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di Lampung Tengah, program ini menyasar puluhan sekolah, yang kini menjadi objek pengumpulan keterangan dan barang bukti oleh penyidik kejaksaan. (Red)
