Penyadapan Ilegal dan Dampaknya terhadap Stabilitas Politik Nasional

Oleh: Bey Sujarwo, S.H., M.H.

(Ketua DPC PERADI Bandar Lampung)

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk penggunaan kewenangan penyadapan, wajib tunduk pada hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, dan sejumlah pihak lainnya merupakan persoalan serius. Kasus ini tidak hanya menyangkut tindak pidana, tetapi juga integritas institusi negara, keamanan nasional, dan stabilitas politik.

Perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi kepolisian menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah penyadapan dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum, kepentingan pribadi, pengumpulan informasi politik, atau demi kepentingan pihak tertentu?

Negara harus mampu menjawab tiga hal secara terang benderang: siapa yang memerintahkan penyadapan, untuk kepentingan apa informasi tersebut diperoleh, dan siapa yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan kewenangan tersebut. Namun demikian, setiap dugaan harus tetap dibuktikan berdasarkan hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Analisis Yuridis Penyadapan

Penyadapan merupakan bentuk pembatasan hak konstitusional warga negara. Berdasarkan konstitusi:

1. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman seseorang.

2. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa pembatasan hak dan kebebasan harus ditetapkan dengan undang-undang untuk tujuan yang sah dalam masyarakat demokratis.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah menegaskan pentingnya pengaturan penyadapan melalui undang-undang karena tindakan tersebut berkaitan langsung dengan pembatasan hak privasi warga. Artinya, penyadapan tidak otomatis melanggar hukum, tetapi menjadi tindakan melawan hukum apabila dilakukan tanpa dasar kewenangan dan prosedur yang sah. Kewenangan negara untuk menyadap bukanlah hak tanpa batas, melainkan harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Ketentuan Pidana Penyadapan Ilegal

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2026, terdapat beberapa ketentuan hukum yang relevan:

• Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Mengatur tindak pidana penyadapan secara melawan hukum terhadap transmisi informasi atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

• Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP: Relevan terhadap dugaan akses tanpa hak ke komputer atau sistem elektronik pihak lain guna memperoleh informasi.

• Pasal 32 ayat (1) UU ITE: Relevan apabila terbukti ada perbuatan tanpa hak berupa pengubahan, perusakan, penghilangan, atau penyembunyian dokumen elektronik.

• Pasal 136 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP: Mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan dan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang khusus.

Karena dugaan perbuatan berlangsung dari tahun 2025 hingga 2026, penyidik wajib memperhatikan waktu terjadinya perbuatan, ketentuan pidana yang berlaku, serta asas perubahan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHP.

Menelusuri Motif dan Pihak yang Bertanggung Jawab

Pertanyaan mengenai “untuk siapa dan perintah siapa” merupakan inti persoalan yang harus diungkap melalui penyidikan objektif. Setidaknya terdapat lima hal yang harus dijawab:

1. Siapa pemberi perintah yang sebenarnya? Menelusuri apakah perintah diberikan oleh pejabat berwenang yang menyalahgunakan wewenang atau oleh pihak lain.

2. Apa tujuan penyadapan tersebut? Membuktikan apakah berkaitan dengan penegakan hukum/keamanan nasional atau justru untuk kepentingan politik dan pribadi.

3. Siapa penerima dan pengguna hasil penyadapan? Menelusuri pihak-pihak yang menerima informasi hasil penyadapan untuk tujuan melawan hukum.

4. Apakah ada penggunaan fasilitas negara? Memeriksa penggunaan sistem, anggaran, personel, atau infrastruktur resmi negara.

5. Apakah terdapat jaringan politik di belakangnya? Menyelidiki dugaan tujuan politik berdasarkan alat bukti yang sah, bukan sekadar asumsi atau kedekatan personal.

Batasan Hukum Terkait Dugaan Makar

Salah satu isu yang berkembang adalah kemungkinan menghubungkan penyadapan terhadap Presiden dengan tindak pidana makar (Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional).

Namun, tidak setiap penyadapan ilegal otomatis merupakan makar. Penyidik harus membuktikan adanya unsur kesengajaan dan perbuatan yang memenuhi rumusan makar. Apabila pembuktian hanya menunjukkan penyadapan tanpa hak, maka pertanggungjawaban pidana harus ditempatkan sesuai tindak pidana penyadapan tersebut, bukan ditarik menjadi penghakiman politik.

Dampak terhadap Stabilitas Politik Nasional

Praktik penyadapan ilegal membawa sejumlah risiko serius:

• Menurunnya Kepercayaan Publik: Merusak integritas institusi negara dan sistem pengawasan internal.

• Potensi Konflik Antarelite: Informasi rahasia yang disalahgunakan dapat menjadi sarana intimidasi atau memperuncing ketidakpastian politik.

• Ancaman terhadap Demokrasi: Menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, jurnalis, dan aktivis untuk menyampaikan kritik atau menjalankan hak-hak konstitusional.

• Risiko Keamanan Nasional: Mengancam kerahasiaan informasi strategis negara.

Rekomendasi Langkah Hukum

Penyelesaian perkara ini perlu ditempuh melalui langkah-langkah strategis:

1. Penyidikan independen, objektif, dan transparan dengan menjamin hak-hak tersangka.

2. Audit forensik digital menyeluruh untuk mengamankan bukti elektronik dan menjaga rantai penguasaannya (chain of custody).

3. Penelusuran pemberi perintah dan penerima manfaat (beneficial owner).

4. Pengawasan ketat oleh mekanisme internal, eksternal, dan pengawasan politik oleh DPR RI.

5. Perlindungan bagi korban untuk mencegah penyebarluasan informasi rahasia.

6. Penguatan regulasi nasional melalui pembentukan undang-undang khusus tentang penyadapan yang mengatur perizinan, pengawasan independen, dan sanksi tegas.

Kesimpulan

Penyadapan merupakan tindakan yang sah apabila dilakukan oleh pejabat berwenang melalui prosedur hukum yang benar. Sebaliknya, penyadapan tanpa hak adalah tindak pidana serius yang harus diusut tuntas tanpa pandang bulu.

Negara hukum tidak boleh dikendalikan oleh penyadapan ilegal, namun penegakan hukum juga tidak boleh digiring oleh opini atau tuduhan politik tanpa pembuktian yang sah. Stabilitas politik yang sejati dibangun di atas fondasi keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

(Pandangan hukum ini disampaikan pada Diskusi Santai HUMANIKA Lampung dengan tema “Dampak, Arah, dan Konsekuensi Penyadapan terhadap Stabilitas Politik Nasional”, Bandar Lampung, 6 November 2026).