
Jakarta, sinarlampung.co — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan TNI Angkatan Laut (TNI AL) untuk mengoptimalkan pencarian lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sejak Senin (7/9/2026). Respon cepat tersebut ditindaklanjuti dengan pengerahan 11 armada kapal gabungan untuk menyisir titik koordinat pelayaran menuju Gunung Anak Krakatau.
Sekretariat Kabinet RI mengonfirmasi bahwa instruksi Presiden telah disampaikan langsung kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali tak lama setelah laporan hilangnya rombongan diterima.
“Sejak rombongan 5 jurnalis bersama 3 kru kapal dilaporkan hilang kontak, Presiden Prabowo memang sudah langsung menginstruksikan KSAL untuk segera melakukan pencarian. Di hari itu juga TNI AL langsung mengirim kapal-kapalnya,” tulis Sekretariat Kabinet melalui akun resminya, Kamis (10/9/2026).
Pencarian massal ini melibatkan 11 kapal unsur gabungan TNI AL, Basarnas, dan Polairud, meliputi KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, KRI Lepu-861, KAL Anyer I-3-64, KAL Pohawang I-3-30, RBB Peucang Lanal Banten, RHIB SAR 02 Banten, RHIB SAR 02 Lampung, KN SAR Tetuka-247, KN SAR Basudewa-224, serta KP Sanjaya-7017.
Adapun lima jurnalis yang hingga kini masih dalam pencarian di antaranya Muhammad Bagus Khoirunnas (Jurnalis Foto LKBN Antara), Ari Basuki (Merdeka.com), Yudistiro Pranoto (iNews.id), Firman Daus (Anadolu Agency), dan Donal Husni (Freelance), bersama satu pemandu serta dua kru kapal.
Dukungan DPR RI dan Pendampingan Keluarga
Dukungan terhadap operasi penyisiran ini juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan meminta seluruh unsur SAR bekerja maksimal serta mendesak adanya pendampingan psikologis dan pembaruan informasi berkala bagi keluarga korban.
“Pencarian teman-teman jurnalis beserta seluruh anggota rombongan di perairan Selat Sunda harus dimaksimalkan. Kami ikut merasakan kekhawatiran keluarga atas musibah ini,” kata Puan.
Ia menegaskan, pengabdian para jurnalis dan kru lapangan yang bertugas menghadirkan informasi bencana bagi publik harus diimbangi dengan kepastian perlindungan dan upaya pencarian yang optimal dari negara. (Red)