Pemkab Tubaba Perkuat Pencegahan Korupsi, Seluruh OPD Diminta Penuhi Target MCSP 2026

Tulang Bawang Barat, sinarlampung.co – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mulai memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memenuhi target Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2026.

Komitmen itu ditegaskan dalam Sosialisasi Pedoman MCSP 2026 dan pembahasan target pemenuhan dokumen yang dibuka Sekretaris Daerah Tubaba, Iwan Mursalin, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti Inspektorat Daerah bersama OPD yang menjadi penanggung jawab area intervensi MCSP.

Dalam arahannya, Iwan menegaskan pelaksanaan MCSP bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam memenuhi seluruh indikator dan dokumen pendukung MCSP. Ini bukan sekadar memenuhi administrasi, tetapi merupakan upaya bersama membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Iwan.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi agar target pemenuhan dokumen dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan. Menurutnya, sinergi antar-OPD menjadi kunci keberhasilan implementasi MCSP di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Selain membahas target pemenuhan dokumen, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai pedoman pelaksanaan MCSP Tahun 2026, mekanisme pengunggahan dokumen, hingga strategi percepatan pada setiap area intervensi.

Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah beserta langkah penyelesaiannya, sehingga proses pemenuhan indikator MCSP dapat berjalan lebih optimal.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta kolaborasi antarperangkat daerah demi mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efektif, dan akuntabel. (*)