
Pesawaran, sinarlampung.co – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PENJARA INDONESIA DPD Provinsi Lampung bersama masyarakat berencana menggelar aksi damai terkait proyek pembangunan ruas jalan Padang Cermin-SP Teluk Kiluan yang menelan anggaran sebesar Rp48,2 miliar.
Aksi tersebut akan dipusatkan di lokasi pekerjaan proyek yang berada di wilayah Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Marga Punduh, hingga Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran.
Rencana aksi damai itu dipicu adanya dugaan pengerjaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Masyarakat bersama LSM PENJARA INDONESIA menyoroti dugaan pengurangan ketebalan pada lapisan dasar atau Lean Concrete (LC), serta ditemukan kondisi jalan yang mengalami retak-retak atau pecah seribu di sejumlah titik meskipun pekerjaan belum lama dilaksanakan.
Ketua LSM PENJARA INDONESIA DPD Provinsi Lampung, Mahmuddin, menegaskan bahwa aksi damai tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kualitas pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Menurutnya, proyek jalan tersebut seharusnya memberikan kualitas terbaik bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan dugaan persoalan teknis yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat pengguna jalan.Bahkan proyek milyaran ini dugaan kurang semen ,ini jelas Kami menduga menyimpang dari desai gambar perencanaan .
Mak “Dalam waktu dekat kami bersama masyarakat akan turun langsung menggelar aksi damai di lokasi proyek. Kami meminta agar proyek tersebut dilakukan evaluasi menyeluruh. Jika terbukti adanya pengurangan spesifikasi dan mutu pekerjaan yang tidak sesuai, maka kami meminta agar dibongkar dan dikerjakan ulang,” tegas Mahmuddin.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya menduga adanya indikasi lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek tersebut sehingga ditemukan kerusakan di sejumlah titik pekerjaan. Oleh sebab itu, LSM PENJARA INDONESIA meminta instansi terkait, termasuk pihak pengawas dan pelaksana proyek, untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Selain itu, Mahmuddin menekankan bahwa aksi damai yang akan dilaksanakan tetap mengedepankan prosedur hukum serta dilakukan secara tertib dan kondusif.
“Kami ingin pembangunan di Kabupaten Pesawaran benar-benar berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi. Jangan sampai anggaran puluhan miliar rupiah justru menghasilkan pekerjaan yang diduga bermasalah dan cepat rusak,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kerusakan dan tuntutan masyarakat tersebut. (Red)