
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melibatkan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Lampung untuk membantu pembenahan standar dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung, terutama terkait administrasi dan keamanan pangan.
Hal itu disampaikan Jihan saat menerima pengurus DPW Gapembi Lampung di ruang kerjanya di Bandarlampung, Rabu (13/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan menyambut baik kehadiran Gapembi sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan program MBG di daerah.
Jihan mengatakan keberadaan Gapembi diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam pembinaan dan penataan administrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya terkait pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Kami Pemerintah Provinsi Lampung tentu sangat berterima kasih dengan adanya Gapembi ini, bukan hanya membantu pembinaan SPPG tetapi juga merapikan administrasi yang menjadi tanggung jawab daerah,” ujarnya.
Menurut Jihan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah saat ini ialah masih rendahnya jumlah dapur SPPG di Lampung yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Persoalan tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan standar operasional dapur MBG.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung sebenarnya telah memiliki fasilitas laboratorium kesehatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pengurusan SLHS, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Karena itu, Jihan meminta Gapembi turut berperan aktif melakukan sosialisasi sekaligus pendampingan kepada pengelola dapur SPPG agar segera memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku.
“Nanti kami minta bantuan Gapembi untuk mem-follow up dapur-dapur SPPG yang belum melengkapi administrasi aturan tersebut, karena itu terus menjadi perhatian BGN dan juga menjadi tugas kami di daerah,” harapnya.
Selain membantu pembinaan dapur, Jihan menilai kedekatan Gapembi Lampung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menjadi peluang positif untuk memperkuat pelaksanaan program MBG di Lampung sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Ia berharap Gapembi juga dapat menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan pengelola dapur SPPG, termasuk dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan teknis di lapangan.
“Saya harap Gapembi bisa menjadi mediasi kami dengan para penyelenggara dapur SPPG. Semoga seluruh dapur di Lampung nantinya bisa memiliki grading yang baik dan memenuhi seluruh standar yang ditetapkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPW Gapembi Lampung H. M. Muslih menjelaskan bahwa Gapembi merupakan organisasi pengusaha dapur MBG yang telah terbentuk di 28 provinsi dan memiliki koordinasi erat dengan BGN.
Saat ini, kata dia, Gapembi Lampung telah menghimpun sekitar 387 dapur dari total lebih dari 1.200 dapur MBG yang terdaftar di Lampung. Organisasi tersebut juga fokus pada peningkatan kualitas fisik dapur, manajemen pengelolaan, keamanan pangan, hingga pendampingan bagi dapur yang mengalami kendala administrasi.
“Kami ingin dapur-dapur yang berada di bawah Gapembi memiliki standar yang baik, baik dari sisi fisik maupun manajemen pengelolaan,” ujarnya.
Usai pelantikan, Gapembi Lampung disebut akan memprioritaskan penguatan sertifikasi keamanan pangan, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), pengelolaan limbah, serta peningkatan kualitas operasional dapur MBG.
Muslih berharap Pemerintah Provinsi Lampung terus mendukung keberadaan Gapembi sebagai mitra strategis dalam menyukseskan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis di Provinsi Lampung. (*)