Mahasiswa Lampung Akan Aksi di KPK dan Kejagung, Soroti Dugaan Pinjaman Daerah Rp30 Miliar di Tubaba

Tulang Bawang Barat, sinarlampung.co – Aliansi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi Lampung berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 22 April 2026, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI. Aksi ini dilakukan sebagai respons atas dugaan pinjaman daerah sebesar Rp30 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) yang dinilai tidak transparan dan diduga tanpa persetujuan DPRD. 

Dalam surat pemberitahuan aksi sebagaimana diterima media ini Senin (20/4/2026), aliansi menilai praktik tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Mereka menegaskan bahwa pinjaman daerah tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh kepala daerah, melainkan harus mengikuti aturan ketat yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. 

Aliansi tersebut menyebut, setiap pinjaman daerah wajib mendapatkan persetujuan DPRD, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Jika dugaan tersebut benar, maka pinjaman itu dinilai tidak hanya cacat prosedural, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan daerah dan mencederai kepercayaan publik. 

Lebih jauh, mereka menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta adanya indikasi praktik kekuasaan yang tidak berjalan sesuai prinsip checks and balances dalam pemerintahan daerah. Karena itu, mereka mendesak adanya langkah tegas untuk mengusut, mengevaluasi, dan menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab. 

Dalam tuntutannya, aliansi meminta agar pinjaman daerah yang tidak melalui persetujuan DPRD dinyatakan cacat hukum dan harus dipertanggungjawabkan. Mereka juga mendesak DPRD Tubaba membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan pelanggaran tersebut. 

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) diminta melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap proses pinjaman, mulai dari pengajuan hingga penggunaannya. Aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, juga didorong segera melakukan penyelidikan jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, termasuk potensi kerugian keuangan negara. 

Aliansi juga menuntut pencopotan sementara pejabat yang terlibat jika terbukti melanggar prosedur, serta menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang tidak transparan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan harus ditindak tegas tanpa kompromi. 

Aksi tersebut direncanakan diikuti sekitar 100 mahasiswa dan pemuda, dimulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. (Dirman)