HMNI Lampung Timur Resmi Dikukuhkan Fokus Digitalisasi Perikanan dan Perang Lawan Narkoba Pesisir

Lampung Timur, sinarlampung.co-Upaya mendorong digitalisasi sektor perikanan sekaligus memperkuat pertahanan wilayah pesisir dari peredaran narkoba menjadi fokus utama pasca-pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Lampung Timur periode 2025–2027, Rabu (21/1/2026).

Acara pengukuhan yang digelar di wilayah pesisir ini dihadiri oleh perwakilan nelayan, Kepala Desa dari Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti, serta jajaran pemangku kepentingan dari DKP Provinsi Lampung, BNN Lampung Timur, dan jajaran Forkopincam setempat.

Ketua DPD HMNI Provinsi Lampung, Mulyono, S.E., secara resmi mengukuhkan Agustinus, S.E., M.M. sebagai Ketua DPD HMNI Lampung Timur. Dalam pidato perdananya, Agustinus menegaskan bahwa HMNI tidak hanya sekadar wadah berkumpul, melainkan motor penggerak kesejahteraan nelayan.

“Kami berkomitmen menjalin sinergi konkret, termasuk MoU dengan BNN untuk membentengi wilayah pesisir dari narkoba yang sangat rawan. Selain itu, kami akan menggandeng Disdukcapil untuk menata data sekitar 1.500 KK nelayan agar lebih tertib administrasi,” ujar Agustinus.

HMNI Lampung Timur juga menyiapkan dua program unggulan lainnya yaitu pendampingan UMKM bagi keluarga nelayan guna menciptakan nilai tambah produk perikanan. dan fasilitasi bantuan hukum melalui LBH HMNI untuk memastikan hak-hak nelayan terlindungi saat melaut maupun dalam sengketa niaga.

Potensi 110 Kilometer Garis Pantai

Asisten I Bidang Pembangunan Setdakab Lampung Timur, Ahmad Zainudin, mengingatkan bahwa Lampung Timur memiliki garis pantai sepanjang 110 kilometer yang membentang dari Labuhan Maringgai hingga Pasir Sakti. Potensi ini memerlukan pengelolaan kolaboratif.

Senada, Bupati Lampung Timur, Hj. Ela Siti Nuryamah, yang memberikan sambutan secara daring, berharap HMNI menjadi mitra strategis pemerintah. “Peningkatan kesejahteraan nelayan harus didorong melalui digitalisasi data dan kemudahan akses perizinan. HMNI harus mampu mengoptimalkan potensi laut kita agar berdampak langsung pada kantong masyarakat pesisir,” tegas Bupati Ela.

Ketua DPP HMNI Pusat dalam sambutannya menekankan pentingnya profesionalisme. Sejak berdiri tahun 2015, HMNI kini telah hadir di 34 provinsi dan 347 kabupaten/kota. Fokus nasional saat ini adalah penerapan digitalisasi data perikanan untuk mempermudah klasifikasi kebutuhan nelayan dan pengambilan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Acara ditutup dengan pembacaan Deklarasi Bahari, sebuah komitmen bersama untuk menjaga kedaulatan pangan laut serta memastikan ekosistem laut tetap bersih dan lestari bagi generasi mendatang. (Ahmad Arfani)