Kepala Bapenda Lampung Nyaris Diamuk Massa
Tari Pratama
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025), sempat diwarnai momen tak terduga.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, Slamet Riadi, nyaris jadi sasaran amukan massa. Niatnya ingin menemui pendemo, tapi justru ditolak karena dianggap tidak punya kepentingan dengan tuntutan mereka.
Saat itu massa masih menunggu kehadiran Gubernur dan pimpinan DPRD yang sedang ditemui Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tikulay, usai bernegosiasi dengan peserta aksi.
Namun, suasana makin panas. Massa menilai pertemuan itu hanya mengulur waktu hingga mencoba menerobos barisan aparat.
Di tengah situasi tegang, Slamet datang mencoba menenangkan massa, diduga mewakili Gubernur. Alih-alih diterima, langkah itu justru menyulut emosi mahasiswa.
“Bapak siapa, bapak siapa,” teriak seorang mahasiswa.
Keributan kecil sempat pecah di belakang barisan. Seorang peserta terlihat mengamuk, tapi berhasil diredam oleh mahasiswa lainnya.
“Nama bapak siapa, bapak dari mana,” sahut mahasiswa lain dengan nada keras.
“Bapak siapa, hah, bapak siapa,” tambah sejumlah mahasiswa di barisan depan.
Slamet tetap berusaha meredakan keadaan, tapi sia-sia. Massa semakin panas dan Slamet nyaris jadi bulan-bulanan. Beruntung, ia segera diamankan aparat ke tempat yang lebih aman.
Situasi baru mereda setelah Gubernur Lampung bersama Ketua DPRD dan Forkopimda akhirnya hadir menemui dan berdialog dengan massa aksi. Gubernur berjanji akan menindaklanjuti tuntutan yang dibawa Aliansi Lampung Melawan.
“Terima kasih adek-adek mahasiswa telah hadir untuk menyuarakan aspirasi. Sepuluh aspirasi ini akan menjadi dorongan bagi kami untuk menyampaikan dan memperjuangkannya ke pemerintah pusat, ke Presiden agar segera dilaksanakan,” ujar Mirza.
Tuntutan disepakati bersama melalui penandatanganan pernyataan sikap oleh Gubernur, Ketua DPRD, Fraksi-fraksi, dan Forkompinda Lampung. Sekitar pukul 13.50 massa membubarkan diri.
Adapun sepuluh tuntutan Aliansi Lampung Melawan yang akan diteruskan ke pemerintah pusat adalah:
1. Mendesak pemerintah segera mengesahkan UU Perampasan Aset.
2. Memotong tunjangan dan gaji anggota DPR demi efisiensi dan tanggung jawab moral.
3. Meningkatkan gaji dosen dan guru di seluruh Indonesia.
4. Meminta Presiden Prabowo Subianto memecat menteri-menteri bermasalah.
5. Mendesak Presiden menekan ketua partai yang menjabat di eksekutif maupun legislatif untuk diberhentikan atau direstrukturisasi.
6. Mendorong reformasi total Polri, mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan, serta mengevaluasi kinerja Polda Lampung.
7. Menolak RKUHAP yang dinilai merugikan rakyat.
8. Menolak kebijakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan.
9. Mendesak pemerintah menghentikan penggunaan pajak rakyat untuk menindas rakyat.
10. Menuntut reformasi agraria melalui pembebasan lahan bagi petani, termasuk di Lampung. (Tama)
