KIM Perlu Payung Hukum Dana Desa, Komdigi Dorong Peran Strategis di Lampung
Tari Pratama
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Bukan sekadar pelatihan. Bimbingan Teknis Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Dinas Kominfotik Lampung, Selasa (26/8/2025), menyinggung isu lebih krusial yakni keberlanjutan KIM di desa-desa lewat pembiayaan dari Dana Desa.
Plt. Direktur Komunikasi Publik Komdigi, Marolli J. Indarto, menyebut KIM sebagai ujung tombak penyampaian informasi strategis pemerintah. Salah satunya program Koperasi Desa Merah Putih yang diamanatkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025.
“KIM harus mampu menghadirkan informasi yang akurat dan membumi, agar program prioritas pemerintah bisa dipahami masyarakat,” ujar Marolli.
Namun, di balik peran besar itu, Kepala Dinas Kominfotik Lampung, Ganjar Jationo, menekankan kebutuhan payung hukum agar kegiatan KIM dapat dibiayai secara berkelanjutan.
“KIM dapat menjadi motor publikasi program pemerintah, dari koperasi hingga stunting. Tapi tanpa dukungan regulasi, sulit berharap mereka berjalan konsisten,” jelas Ganjar.
Dalam Bimtek itu, peserta juga dibekali literasi digital dan sertifikat kompetensi. Pemerintah berharap, kolaborasi antara KIM, pemerintah daerah, dan komunitas mampu membuka akses pasar digital bagi produk desa sekaligus memperkuat daya saing ekonomi lokal. (*)
