
Pringsewu, sinarlampung.co – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu terus mendalami perkara dugaan pemerasan dalam jabatan serta penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI), dan dugaan pemotongan dana sertifikasi guru di lingkungan Kemenag Pringsewu Tahun Anggaran 2024–2026.
Kemenag Pringsewu Digeledah Kejari, LSM Penjara Indonesia Desak Penyidikan Tak Mandek
Sebagai bagian dari pengembangan penyidikan, penyidik memanggil dan memeriksa lima orang pegawai Kemenag Pringsewu, Senin (16/11/2026).
Kepala Kejari Pringsewu, Anggiat Pardede, mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti serta dokumen penting guna memperkuat proses hukum.
“Tim penyidik hari ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap lima pegawai Kemenag Pringsewu. Kami bekerja secara intensif dan maksimal dalam mengumpulkan alat bukti agar perkara ini terungkap secara terang,” ujar Anggiat.
Kejari Pringsewu menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pihaknya juga meminta seluruh pihak kooperatif memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik.
Di sisi lain, sumber internal di lingkungan Kemenag Provinsi Lampung menyebutkan bahwa praktik pungutan liar (pungli) kerap menjadi masalah sistemik yang perlu diusut hingga tuntas sampai ke tingkat kantor wilayah (kanwil).
Pejabat Kemenag Pringsewu Dicopot
Menyusul penggeledahan kantor Kemenag Pringsewu pada Selasa (10/11/2026) lalu, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan salah satu pejabat setingkat kepala seksi (kasi) yang terindikasi terlibat.
Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Zulkarnain, membenarkan pencopotan jabatan tersebut saat kegiatan Media Gathering di Aula Sai Batin Kanwil Kemenag Lampung, Senin (16/11/2026).
“Yang bersangkutan sudah kami nonjob-kan sebagai kepala seksi dan sudah kami laporkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama agar proses penyidikan di kejaksaan berjalan lancar,” tegas Zulkarnain.
Zulkarnain menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pungli maupun pemotongan dana hak guru dan madrasah, baik negeri maupun swasta. Ia mengapresiasi langkah Kejari Pringsewu dan berharap penegakan hukum ini memberikan efek jera.
“Seluruh aparat di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung jangan coba-coba bermain atau menzalimi orang dengan memotong hak-haknya, termasuk BOS dan sertifikasi guru,” imbuhnya.
Sebagai pencegahan lanjutan, Kanwil Kemenag Lampung telah menempuh sejumlah langkah pengawasan internal, mulai dari pemeriksaan administrasi, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hingga rotasi atau mutasi pegawai yang sudah terlalu lama menduduki jabatan tertentu.
Menurut Zulkarnain, pergantian pejabat diperlukan untuk memperkecil celah penyalahgunaan wewenang. Dilakukan untuk menghindari pola penyimpangan lama (regenerasi).
Kakanwil mengimbau para guru atau pengelola madrasah yang merasa menjadi korban pemotongan agar tidak takut melapor dengan menyertakan bukti valid ke Kanwil Kemenag Lampung. “Kalau ada guru maupun madrasah yang terkena potongan, laporkan segera dengan bukti. Kami akan proses,” pungkasnya. (Red)