
Jakarta, sinarlampung.co – Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tidak serta-merta menghapuskan konsekuensi hukum atas polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul langkah Gibran yang menyerahkan surat pernyataan berhenti secara resmi kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pernyataan sikap resminya, Advokat Aksi menilai mundurnya Gibran dari kursi kepemimpinan politik hanya menyangkut pelepasan jabatan, dan bukan berarti mengakhiri proses pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang mendahuluinya.
“Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum,” ujar Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis, S.H.
Merujuk Putusan MK dan MA
Advokat Aksi memaparkan argumen hukum dengan merujuk pada dua putusan peradilan tertinggi. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai adanya fisik ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penerbitan penyetaraan pendidikan setara SMA/SLTA sebagaimana disyaratkan undang-undang.
Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan judex facti, serta menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, sekaligus mewajibkan pihak tergugat untuk mencabutnya. Mahkamah Agung juga menetapkan Putusan MK tersebut sebagai fakta hukum yang nyata (notoire feiten).
Empat Poin Tuntutan Sikap Resmi
Berlandaskan putusan hukum tersebut, Advokat Aksi menyampaikan empat butir desakan:
Eksekusi Putusan MA: Mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sesuai amar putusan kasasi MA.
Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP): Mendukung DPR RI menggunakan instrumen HMP untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum dalam proses administrasi pencalonan.
Pengusutan Tuntas Pihak Terlibat: Menuntut agar proses hukum terhadap pihak maupun institusi yang terlibat dalam penerbitan suket tersebut tetap diusut tuntas kendati Gibran telah mengundurkan diri.
Penegakan Hukum Pidana: Meminta Kepolisian untuk segera mengusut dan menindak apabila ditemukan bukti permulaan terkait dugaan pemalsuan dokumen, pemberian keterangan palsu, maupun penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
Perwakilan Advokat Aksi asal Bandung, Alexander Finenko, S.H., M.H., turut menyoroti wacana Peninjauan Kembali (PK) yang sempat dilontarkan atas Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026. Menurutnya, upaya hukum luar biasa tersebut tidak dibenarkan secara formil karena Gibran tidak memiliki legal standing sebagai tergugat intervensi, serta terhalang oleh ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 juncto Putusan MK Nomor 24/PUU-XXI/2024 bagi badan atau pejabat pemerintahan.
Sementara itu, advokat asal Bogor, Elyas M. Situmorang, S.H., memandang pengunduran diri tersebut sebagai bentuk pengakuan bersalah secara tidak langsung yang merugikan kepentingan publik dan institusi negara.
Di sisi lain, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa pimpinan MPR akan segera menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) serta rapat gabungan bersama fraksi dan kelompok DPD RI untuk memproses surat pengunduran diri tersebut. Sesuai ketentuan konstitusional, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan wakil presiden definitif pengganti setelah usulan dari Presiden diterima. (Red)