
Lampungtengah, sinarlampung.co – Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Tengah menuai sorotan tajam. Selain dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam penganggaran, proyek jalan di kawasan tersebut juga hancur lebur dalam hitungan bulan akibat kerap dilintasi armada truk tambang berbobot hingga 30 ton.
Sorotan resmi dilayangkan oleh Korwil Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) Provinsi Lampung melalui Surat Laporan Pengaduan Nomor 07/Kord-JPK/.Lpg/Srt.SLP/XI/2026 yang ditujukan kepada Divisi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat KPK RI.
Indikasi Proyek Rp39,7 Miliar Tanpa Kepastian Anggaran
Dalam dokumen pengaduan tersebut, JPK menyoroti pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Bandar Sari – Payung Rejo di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan Kontrak Nomor 620/277a/D.a VI.03/KONTRAK X/2026 tertanggal 23 Oktober 2026, proyek senilai Rp39.799.478.000,- tersebut dikerjakan oleh PT Infratekno Sarana Jaya dengan sumber dana APBD Lampung Tengah TA 2026.
JPK menduga terdapat unsur perbuatan melawan hukum karena kegiatan tersebut dipaksakan berjalan padahal tidak tersedia alokasi anggaran APBD untuk pembayarannya. Ketidaktersediaan anggaran ini dipicu oleh belum disetujuinya usulan pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) senilai Rp115 miliar.
“Kami sudah mencoba mengingatkan PPK, Kepala Dinas, serta Pj. Sekda Kabupaten Lampung Tengah untuk tidak melanjutkan proyek tersebut karena tidak memiliki anggaran,” tegas JPK dalam surat pengaduannya.
JPK menilai pemaksaan tender dan pengerjaan proyek tanpa ketersediaan anggaran menabrak asas utama pengelolaan keuangan daerah. Jika pembayaran nantinya dibebankan pada pos lain atau anggaran tahun berikutnya secara tidak sah, hal itu berpotensi melanggar UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 dan Pasal 3) terkait penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.
Aspal Miliaran Rupiah Hancur Dalam Tiga Bulan
Di lapangan, kondisi fisik ruas jalan Bandar Sari (Kecamatan Padang Ratu) hingga Payung Makmur/Payung Rejo (Kecamatan Pubian) makin memprihatinkan. Jalan beraspal hotmix yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut rusak parah dan berubah menjadi kubangan berlumpur saat hujan serta berdebu pekat saat kemarau.
Tokoh masyarakat setempat, M. Nurullah RS, menyatakan bahwa pembangunan jalan yang dilakukan bahkan sampai dua kali pengerjaan hanya mampu bertahan dalam waktu hitungan bulan.
“Sangat memprihatinkan. Jalan yang baru saja dibangun atau diaspal menggunakan anggaran miliaran rupiah sudah hancur kembali dalam waktu tiga bulan. Aspal yang seharusnya awet bertahun-tahun kini lenyap berganti lubang-lubang besar,” ujar Nurullah pada Kamis (5/11/2026).
Kerusakan parah ini diduga kuat dipicu oleh maraknya truk armada tambang yang melintas dengan beban muatan mencapai 30 ton lebih. Padahal, jalan kabupaten dan desa masuk dalam kategori Jalan Kelas III dengan batas Muatan Sumbu Terberat (MST) maksimal 8 ton.
Warga Pasang Portal Protes dan Desak Penindakan Tegas
Dampak kerusakan jalan ini dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Selain membahayakan keselamatan pengguna jalan, getaran dari truk bertonase berat menimbulkan retak-retak pada dinding rumah warga. Polusi debu saat musim kemarau juga mulai memicu penyakit pernapasan pada anak-anak dan lansia.
Sebagai bentuk protes atas pembiaran yang berlangsung puluhan tahun, warga akhirnya memasang portal penutup jalan untuk melarang armada tambang beroperasi melintas hingga ada perbaikan dan solusi konkrit.
“Warga sudah tidak tahan lagi. Portal itu bukan untuk menghalangi perekonomian, melainkan bentuk protes atas kerusakan jalan dan janji perbaikan. Ini hak warga memperjuangkan keselamatan mereka. Pihak tambang jangan hanya mengeruk hasil bumi dan mencari keuntungan tanpa peduli fasilitas umum hancur,” tegas Nurullah.
Masyarakat meminta dinas dan instansi terkait segera menindak tegas kendaraan yang melanggar batas tonase muatan, serta memfasilitasi mediasi antara warga dan pihak pengusaha tambang agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara tuntas dan berkeadilan. (Red)