
YOGYAKARTA, sinarlampung.co – Puluhan tahun lamanya, warga yang mendiami bantaran Sungai Gajahwong dan Winongo di Yogyakarta hidup dalam sekat-sekat individual. Di atas tanah yang kerap dicap “ilegal” tanpa alas hak jelas, mereka bergulat sendiri-sendiri melawan rumah yang nyaris roboh, saluran limbah yang mampet, sanitasi buruk, serta pintu perbankan yang tertutup rapat.
Namun, nasib 14 kampung di sepanjang alur sungai itu berbalik arah sejak 2012. Bukan lewat proyek raksasa dari menara gading, melainkan dari tangan-tangan kaum ibu yang berhimpun dalam Paguyuban Kalijawi—sebuah gerakan sosial yang kelak menjelma menjadi Koperasi Jasa Kalijawi Mangayu Bagya (sebelumnya KSP Sesarengan Mangayu Bagya).
Semangat “Kampung Menata Kota” itulah yang membawa rombongan anggota dan pengurus Koperasi Ikatan Jurnalis Pemerintah Provinsi (IJP) Lampung bertandang ke Yogyakarta, Sabtu (14/11/2026). Di tengah badai disrupsi digital yang menggerus industri pers, para pemburu berita dari Sai Bumi Ruwa Jurai ini datang untuk menimba ilmu: bagaimana sebuah koperasi bisa menjadi jaring pengaman sosial sekaligus motor kemandirian ekonomi.
Mengubah Wajah Kampung dari Dalam Rumah
Di hadapan para jurnalis Lampung, Ketua Koperasi Jasa Kalijawi Mangayu Bagya, Ainun Murwani, berkisah tentang bagaimana segalanya bermula dari recehan Rp2.000 per hari.
“Awalnya, masyarakat menghadapi kesulitan mengakses bantuan pemerintah maupun pembiayaan perbankan. Hal ini karena sebagian warga tinggal di tanah yang belum memiliki alas hak dan memiliki penghasilan tidak tetap,” kenang Ainun.
Bersama pendampingan Yayasan Arkom Indonesia, warga di wilayah seperti Pakuncen, Sidagaran, hingga Sidomulyo mulai memetakan sendiri persoalan kampung mereka. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil berisi 10 orang. Setiap hari mereka menyisihkan Rp2.000 (yang pada anggota baru kini menyesuaikan menjadi Rp10.000), lalu mencairkannya setiap dua bulan melalui sistem arisan dan simpan pinjam gotong royong.
Uang receh itu ternyata bertenaga besar. Dalam kurun 20 bulan saja, dana swadaya warga mampu membiayai renovasi rumah tidak layak huni dengan nilai pengerjaan mencapai Rp17 juta per unit—tanpa bergantung pada utang bank atau belas kasihan hibah semata. Warga pun dilatih menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) hingga manajemen keuangan keluarga agar bisa membedakan kebutuhan dan keinginan.
Perjuangan Kalijawi tak berhenti di balik pintu rumah. Mereka turun ke jalan menyuarakan hak bermukim, menolak konsep rumah susun (rusun) yang mencabut akar sosial warga, dan menyodorkan enam model perencanaan kampung kepada pemerintah pada 2014.
Salah satunya adalah konsep filosofis M3K: Mundur, Munggah, Madep Kali (Mundur dari bibir sungai, naik ke atas, dan menghadap ke sungai—menjadikan sungai sebagai beranda depan yang bersih, bukan halaman belakang tempat membuang sampah).
Gagasan akar rumput itu membuahkan hasil manis saat program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) terealisasi pada 2017. Salah satu monumen keberhasilannya berdiri di Kampung Mrican melalui konsep collective housing atau perumahan gotong royong.
“Dalam konsep ini, masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Jadi, penataan kawasan tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat, swasta, dan lembaga terkait,” jelas Ainun.
Tak puas sampai di situ, sejak 2025 Kalijawi melebarkan sayap menjadi koperasi jasa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi tiap kampung menjadi unit usaha produktif, di mana keuntungannya diputar kembali untuk advokasi dan kegiatan sosial warga.
Jurnalis Lampung: Melawan Badai Disrupsi dengan Koperasi
Kisah ketangguhan warga bantaran sungai Yogyakarta itu bak cermin bagi para jurnalis Lampung. Di era ketika media cetak tergerus media daring, efisiensi anggaran pemerintah, hingga ancaman kecerdasan buatan (AI), profesi jurnalis berada di persimpangan jalan.
Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, yang juga dewan pengawas Koperasi IJP mengakui bahwa pekerja pers tidak bisa lagi terus-menerus bergantung pada anggaran pemerintah untuk bertahan hidup.
“Sekarang media ini tengah menghadapi banyak tantangan, mulai dari disrupsi digital, efisiensi anggaran, media cetak yang tergerus media online, hingga tantangan AI. Maka dari itu, IJP Lampung mencari jalan keluar untuk menjaga stabilitas perekonomian anggota, salah satunya dengan mendirikan koperasi,” tegas Abung.
Meski baru seumur jagung—berjalan sekitar tujuh bulan—Koperasi IJP Lampung telah mulai menata fondasi. Dipimpin Deni Kurniawan, koperasi konsumen ini sudah menjalankan unit simpan pinjam dan membuka Rumah Pangan Kita (RPK) bekerja sama dengan Perum Bulog.
Uniknya, Koperasi IJP Lampung menerapkan filosofi mendidik anggotanya sebelum memberi pinjaman. Anggota diwajibkan menabung terlebih dahulu selama enam bulan, dan baru berhak mengajukan pinjaman pada bulan ketujuh.
“Kami ingin membangun kesadaran anggota untuk memahami mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Dengan begitu, koperasi tidak hanya menjadi tempat meminjam uang, tetapi juga membangun kebiasaan keuangan yang lebih baik,” ujar Deni.
Dari Botol Bekas Peliputan Menuju Ekonomi Sirkular
Kesamaan napas antara Kalijawi dan Koperasi Jurnalis Lampung juga bertemu pada isu lingkungan. Jika Kalijawi menjaga ekosistem sungai lewat pemantauan kualitas air metode biotilik dan pengelolaan limbah rumah tangga, Koperasi IJP Lampung tengah merintis bisnis pengolahan limbah plastik.
Ide itu lahir dari pemandangan sehari-hari saat liputan: menumpuknya botol air mineral bekas di setiap acara dan ruang redaksi. Tak sekadar wacana, Koperasi IJP Lampung bahkan telah membeli mesin pencacah plastik.
Saat ini, mesin tersebut memang belum beroperasi karena masih menunggu kepastian lokasi produksi. Pihak koperasi tengah menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat memanfaatkan aset daerah sebagai kantor sekaligus rumah produksi daur ulang plastik tersebut.
Kunjungan ke bantaran Sungai Gajahwong hari itu meninggalkan pesan mendalam bagi rombongan jurnalis dari Lampung. Kalijawi telah membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk menyerah. Jika ibu-ibu di pinggir kali saja mampu menata kota dan membangun perumahan gotong royong bermodal Rp2.000 sehari, maka para jurnalis dengan jejaring dan intelektualitasnya pun punya peluang besar untuk berdiri di atas kaki sendiri. (Juniardi)