
Bandarlampung, sinarlampung.co – Kuasa hukum Fanesa Ola Yolanda, Ahmad Basri, S.IP., S.H., mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung untuk segera mengungkap identitas dan memproses hukum pemilik akun TikTok @hina_for_u yang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap kliennya.
Desakan tersebut disampaikan Ahmad Basri usai mendatangi Mapolda Lampung pada Sabtu (14/11/2026) untuk melayangkan laporan pengaduan resmi kepada penyidik Subdit V Siber Unit IV Ditreskrimsus Polda Lampung.
Laporan ini dibuat menyusul adanya unggahan konten video di akun TikTok @hina_for_u yang secara khusus ditujukan kepada Fanesa Ola Yolanda. Berdasarkan keterangan kuasa hukum, konten tersebut memuat kata-kata kasar, makian, serta ungkapan bernada senonoh yang dinilai menyerang kehormatan dan merendahkan martabat kliennya.
“Ada kata-kata kasar, makian, dan ungkapan yang sangat tidak pantas serta merendahkan martabat klien kami. Perbuatan seperti ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Ahmad Basri.
Ahmad Basri menilai bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital tetap memiliki batasan serta harus menghormati hak dan martabat orang lain. Setiap pengguna media sosial, menurutnya, memiliki tanggung jawab penuh atas konten yang dibuat maupun disebarluaskan.
Dalam pengaduannya, pihak pelapor turut merujuk pada ketentuan Pasal 433 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran tertulis melalui penyiaran atau pertunjukan di muka umum.
Pihaknya berharap penyidik kepolisian dapat bergerak cepat menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa bukti-bukti digital guna melacak pihak yang berada di balik akun anonim tersebut.
“Identitas pemilik akun harus ditelusuri, bukti-bukti digital harus diperiksa, dan pihak yang diduga bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ia menambahkan, penanganan perkara ini diharapkan tidak berlarut-larut agar dapat menghadirkan kepastian hukum serta perlindungan hak bagi warga negara.
“Harapan kami sederhana, pelaku harus segera diungkap dan diproses secara hukum. Jangan sampai ruang digital menjadi tempat bagi siapa pun untuk menghina, mencaci, dan merendahkan martabat orang lain tanpa merasa bertanggung jawab,” pungkasnya. (Red)