
Bandung, sinarlampung.co – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mengingatkan pentingnya peran insinyur dalam menghadapi perubahan teknologi pertahanan, mulai dari penggunaan drone berbasis kecerdasan buatan hingga perang siber.
Penguasaan teknologi dinilai menjadi faktor strategis dalam menjaga kedaulatan negara, di tengah pergeseran pola peperangan yang tidak lagi hanya mengandalkan jumlah personel dan persenjataan berat.
Hal itu mengemuka dalam seminar bertajuk “Insinyur Sebagai Garda Depan Disrupsi Teknologi Pertahanan” yang digelar PII bersama Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) di Auditorium Unjani, Cimahi, Jawa Barat, Senin (19/10/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) 2026 yang berlangsung di Bandung pada 20-22 Oktober 2026.
Ketua Umum PII sekaligus Chairman ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO), Ilham Akbar Habibie, mengatakan perkembangan kecerdasan buatan, sistem otonom, teknologi drone, keamanan siber, dan material canggih telah mengubah industri pertahanan dunia.
Menurutnya, insinyur tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi harus mampu merancang, mengembangkan, dan menciptakan teknologi sendiri.
“Kita tidak boleh hanya menjadi pasar bagi teknologi pertahanan global. Indonesia harus mampu membangun, menguasai, dan mengembangkan teknologinya sendiri,” ujar Ilham.
Ia menegaskan, penguasaan teknologi pertahanan tidak hanya berkaitan dengan persenjataan, tetapi juga kemampuan inovasi dan kemandirian industri nasional.
Ilham turut mengutip data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yang menunjukkan belanja militer dunia pada 2025 mencapai hampir US$2,9 triliun. Sementara itu, belanja militer Indonesia mencapai sekitar US$15 miliar.
Menurutnya, besarnya anggaran pertahanan harus diikuti kemampuan industri nasional untuk menghasilkan teknologi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Tubagus Ace Hasan Syadzily, menyampaikan bahwa insinyur pertahanan perlu bertransformasi dari pengembang teknologi menjadi pemimpin teknologi strategis.
Ia menilai kedaulatan negara harus didukung kemandirian dalam penguasaan teknologi, data, industri, dan pengetahuan.
“Tema ini bukan hanya sekadar tema konferensi. Kedaulatan juga harus dijaga melalui kedaulatan teknologi, kedaulatan data, kedaulatan industri, dan kedaulatan pengetahuan,” kata Tubagus.
Sementara itu, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksda TNI Sri Yanto, menyebut insinyur memiliki empat peran strategis, yakni menjaga kedaulatan teknologi pertahanan, mendorong inovasi, memperkuat komponen lokal dalam rantai pasok, serta membangun kolaborasi regional.
Seminar tersebut juga menghadirkan praktisi industri pertahanan, akademisi, dan pakar strategi pertahanan untuk membahas tantangan peperangan asimetris serta pengembangan teknologi dalam negeri.
Dalam kegiatan itu, PII turut meluncurkan dua buku tentang teknologi pertahanan, yakni Pertarungan Algoritma di Timur Tengah: Rekayasa Balik Keinsinyuran karya Gilarsi W. Setijono dan Teguh Haryono, serta Rencana Inovasi Pertahanan: Integrasi SSM, Benchmarking, dan Sapta Helix Menuju Kemandirian Pertahanan Indonesia karya Teguh Haryono dan Ade Mirza Roslinawati. (*)