
Jakarta, sinarlampung.co – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menawarkan integrasi pembangkit tenaga surya di laut dengan pembangkit tenaga bayu atau angin sebagai salah satu alternatif penyediaan energi listrik bagi masyarakat pesisir dan nelayan Indonesia. Pengembangan energi bersih tersebut dinilai dapat mendukung kebutuhan listrik sekaligus menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Webinar “Integrating Floating Solar and Offshore Wind: Engineering Clean Energy Transitions for Indonesian Coastal Regions” yang diselenggarakan Badan Keahlian Teknik Kelautan PII sebagai bagian dari rangkaian Road to CAFEO 44 Bandung, Jumat (2/10/2026). CAFEO 44 akan berlangsung di Bandung pada 20–22 Oktober 2026.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Dr.-Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie, MBA., IPU., menyatakan bahwa peran profesi keinsinyuran sangat erat dalam kaitan reindustrialisasi nasional, dan transisi energi hijau. “Dalam konteks ini, insinyur berperan vital dalam merancang proses industri yang berkelanjutan, mengimplementasikan energi terbarukan, dan menciptakan inovasi untuk ekonomi sirkular, seperti menghadirkan listrik dari energi surya lepas pantai dan energi angin di pesisir,” kata Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie dalam keterangannya di Jakarta Senin (5/10/2026).
Ketua Pelaksana CAFEO 44 dan Direktur Eksekutif PII Ir. Santhi H. Serad, M.Sc., IPU., ASEAN Eng. yang memberikan sambutan pawa Webinar mengatakan, pengembangan energi bersih di wilayah pesisir perlu dilihat bukan hanya dari sisi teknologi, tetapi juga manfaatnya bagi kehidupan masyarakat.
“Ketika kita membicarakan listrik di wilayah pesisir, saya membayangkan nelayan yang membutuhkan penyimpanan dingin agar ikannya tetap segar. Saya membayangkan usaha pengolahan hasil laut yang memerlukan listrik andal,” kata Santhi.
Menurutnya, integrasi PLTS terapung dan pembangkit listrik tenaga bayu lepas pantai merupakan peluang yang menarik untuk dikaji. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan kondisi perairan, pola angin, kebutuhan listrik, kesiapan jaringan, keselamatan struktur, ketahanan terhadap lingkungan laut, hingga kelayakan pembiayaan.
“Laut merupakan sumber penghidupan, ruang perjalanan, dan bagian dari kebudayaan masyarakat. Karena itu, pengembangan infrastruktur energi perlu memperhatikan jalur nelayan, keselamatan pelayaran, serta kelestarian ekosistem pesisir,” ujar Santhi.
Santhi menambahkan, masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan agar kebutuhan dan pengetahuan lokal turut membentuk solusi yang dikembangkan.
Sementara itu, Ketua Badan Keahlian Teknik Kelautan PII Dr. Ir. Ady Candra, M.Si., IPU., ASEAN Eng. mengatakan kebutuhan energi masyarakat pesisir, khususnya di kampung nelayan dan pulau-pulau kecil, masih terbatas dan di sejumlah wilayah masih mengandalkan energi konvensional, termasuk diesel.
“Walaupun kita kaya sumber daya dari matahari, dari gelombang laut dan semacamnya, ini masih membutuhkan investasi untuk menjadi sumber energi alternatif yang dapat menggerakkan ekonomi pesisir, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan usaha,” kata Ady.
Menurut Ady, kebutuhan energi tersebut antara lain diperlukan untuk menggerakkan kapal, pabrik es, serta kegiatan pengolahan hasil laut. Karena itu, PII terus mendorong pemanfaatan sumber energi alternatif, termasuk solar panel bagi masyarakat pesisir dan nelayan.
“Kami menyambut baik webinar ini. Banyak saran dan ide untuk teknologi-teknologi baru terbarukan yang bisa kita harapkan untuk didistribusikan bagi masyarakat pesisir dan nelayan,” ujarnya.
Dari sisi sistem kelistrikan dan kebijakan energi, Fuad Afif Herya, S.T., M.T., Electrical Power Engineer and Energy Policy Researcher dari LAPI ITB, mengatakan Indonesia memiliki potensi energi surya di laut maupun energi bayu. Namun, potensi tersebut belum otomatis menjadi proyek yang layak secara teknis, bisnis, maupun sistem kelistrikan.
“Kalau bicara potensi energi, potensinya ada. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan itu, beda cerita,” kata Fuad.
Menurut Fuad, pengembangan floating solar dan PLTB lepas pantai masih menghadapi tantangan dalam perencanaan, pengembangan proyek, koneksi dengan jaringan listrik, serta tata kelola wilayah pesisir dan laut.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat setempat. Infrastruktur energi yang dibangun harus diikuti kesiapan pengguna, termasuk pelaku usaha lokal yang akan mengoperasikan dan memanfaatkan listrik untuk kegiatan seperti cold storage.
“Perlu ada rencana dan strategi yang kadang-kadang tidak bisa dari pusat, tetapi harus dari daerah,” ujarnya.
PII memandang pengembangan energi bersih di wilayah pesisir merupakan persoalan lintas keahlian yang membutuhkan pertemuan antara teknik kelautan, elektro, lingkungan, material, kebijakan, pembiayaan, dan pemahaman sosial masyarakat.
Ketua Umum PII Ilham Akbar mengatakan PII melalui Badan-Badan Keahliannya memiliki peran untuk memperkuat kompetensi dan mempertemukan berbagai keahlian tersebut. Pengembangan energi bersih juga diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran bagi para insinyur muda sekaligus mendorong reindustrialisasi nasional.
Sebagai bagian dari Road to CAFEO 44, webinar ini menjadi ruang untuk memperluas pembicaraan mengenai masa depan energi bersih di kawasan ASEAN. CAFEO 44 Bandung mengusung tema “Future of ASEAN: Shared Prosperity and Humanity Through Inclusive and Sustainable Industrialisation.”
“Seminar ini membantu kita memahami peluang teknologi dengan lebih jernih dan menemukan langkah lanjutan yang realistis bagi Indonesia,” kata Ilham Habibie manambahkan.
PII berharap pembahasan mengenai integrasi tenaga surya di laut dan tenaga bayu dapat terus dikembangkan menjadi kajian bersama, penguatan kompetensi, serta kerja sama yang lebih konkret untuk mendukung transisi energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. (*)