Pemprov Lirik TMMD untuk Kebut Pembangunan Jalan Desa, Sekda Marindo Harapkan Dukungan DBH Kabupaten/Kota

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai mendorong kolaborasi Program Desaku Maju dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) atau Karya Bakti TNI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di desa.

Rencana kolaborasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Program Desaku Maju yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (14/8/2026).

Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan diikuti para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Marindo mengatakan, Program Desaku Maju diarahkan tidak hanya untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, tetapi juga menjawab kebutuhan infrastruktur yang langsung dirasakan warga.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan jalan desa. Untuk mempercepat pengerjaannya, Pemprov Lampung membuka ruang kolaborasi dengan TNI melalui TMMD maupun Karya Bakti TNI.

“Program ini kita dorong melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan TNI, terutama untuk mempercepat pembangunan jalan desa,” ujar Marindo.

Menurut Marindo, kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya menyatukan kekuatan pemerintah daerah dan TNI dalam mengerjakan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Dalam skema yang dibahas, pemerintah kabupaten/kota diharapkan ikut memberikan dukungan anggaran melalui Dana Bagi Hasil (DBH).

Marindo menekankan, anggaran DBH yang diterima daerah harus bisa terlihat manfaatnya di tengah masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur jalan desa yang selama ini menjadi kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas warga.

“Yang ingin kita hadirkan adalah rasa di masyarakat bahwa DBH yang disalurkan benar-benar menghasilkan pembangunan dan manfaat nyata, khususnya untuk jalan desa,” jelasnya.

Karena itu, Program Desaku Maju nantinya diharapkan memiliki hubungan yang jelas antara dukungan anggaran DBH dengan pembangunan yang dihasilkan di lapangan.

Keterlibatan TNI melalui TMMD maupun Karya Bakti TNI menjadi salah satu pilihan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, terutama di wilayah yang membutuhkan penanganan jalan desa.

Pemprov Lampung juga mendorong agar mekanisme pelaksanaan program dapat dibuat lebih seragam di seluruh kabupaten/kota. Hal tersebut mencakup mekanisme penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga pola kerja sama dengan TNI.

Berbagai formulasi teknis tersebut selanjutnya akan diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU) antara pihak-pihak yang terlibat.

Meski demikian, Marindo menegaskan besaran anggaran tidak harus dibuat sama untuk seluruh kabupaten/kota. Alokasi anggaran dan jumlah ruas jalan yang dibangun dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah.

“Setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan jalan yang berbeda. Karena itu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah,” katanya.

Dalam pembahasan tersebut, Pemprov Lampung juga meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan mekanisme penganggaran dan pelaksanaan kegiatan tetap sesuai ketentuan.

Masukan dari BPKP nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan sekaligus penyempurnaan MoU terkait pelaksanaan Program Desaku Maju dan kolaborasi dengan TNI.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov Lampung berharap pembangunan jalan desa bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Di sisi lain, pemanfaatan DBH juga diharapkan tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar berubah menjadi pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Program ini pada akhirnya diarahkan untuk memperbaiki konektivitas antarwilayah desa, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan warga di tingkat desa. (*)