Mendagri Minta Forkopimda Sumatera Kompak Jaga Ekonomi dan Stabilitas Daerah

Batam, sinarlampung.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Sumatera memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Tito, kekompakan antarunsur Forkopimda menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah, baik yang berkaitan dengan politik, hukum, keamanan maupun pembangunan.

“Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” ujar Tito saat Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Tito mengatakan setiap unsur Forkopimda memiliki tugas dan kewenangan berbeda. Karena itu, kekuatan tersebut perlu disatukan melalui komunikasi dan koordinasi yang berjalan secara rutin, bukan hanya ketika persoalan muncul.

Menurutnya, hubungan yang harmonis antarpimpinan daerah akan membuat pemerintah lebih cepat merespons persoalan. Sebaliknya, ketidakharmonisan di antara unsur Forkopimda berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan.

Dalam rapat tersebut, Tito juga meminta pemerintah daerah bersama Forkopimda menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini mencapai 5,29 persen.

Ia menyebut sejumlah daerah di Sumatera telah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional, termasuk Kepulauan Riau dan Lampung. Capaian tersebut dinilai perlu dipertahankan, sementara daerah lain didorong untuk meningkatkan aktivitas ekonominya.

“Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda,” katanya.

Tito menilai salah satu hal yang perlu diperhatikan daerah adalah efektivitas pelaksanaan program dan belanja pemerintah. Menurutnya, koordinasi lintas sektor diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga juga menjadi perhatian. Tito mengingatkan kenaikan harga barang dan jasa, terutama komoditas pangan, dapat langsung dirasakan masyarakat dan berpotensi memengaruhi kondisi sosial, keamanan, hingga politik apabila tidak ditangani dengan baik.

“Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta Forkopimda ikut mendukung langkah pengendalian inflasi sesuai kondisi masing-masing daerah. Upaya tersebut, kata Tito, tidak cukup hanya mengandalkan kepala daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur Forkopimda.

Dari Lampung, Gubernur Lampung diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Lampung, M. Firsada, dalam rapat koordinasi tersebut.

Kehadiran Pemerintah Provinsi Lampung menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi regional, terutama dalam menjaga stabilitas daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Rapat tersebut turut dihadiri Menko Polkam Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, gubernur serta bupati/wali kota se-Sumatera, Forkopimda se-Sumatera dan pejabat terkait lainnya. (*)