Hibah APBD Lampung Rp35 Miliar Mengalir ke Kejaksaan Se-Lampung, ini Daftarnya

Bandarlampung, sinarlampung.co – Kebijakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menggelontorkan dana hibah sebesar Rp35 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2026 yang diperuntukkan bagi jajaran Kejaksaan se-Provinsi Lampung.

Dugaan Perusahaan Fiktif Pemenang Proyek Kejati dan Kejari di Lampung, Alamat Kantor Ternyata Rumah Kosong dan Lahan Kosong

Secara administratif kegiatan disalurkan melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan dieksekusi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKP & CK) Provinsi Lampung, Dan alokasi dana Rp35 miliar tersebut tidak hanya dinikmati oleh Kejati. Anggaran jumbo ini disebar untuk membiayai 17 paket pekerjaan fisik yang menjangkau Kejaksaan Negeri (Kejari) hingga Cabang Kejari di berbagai kabupaten dan kota se-Bumi Ruwa Jurai.

Diantara pelaksana kegiatan ada dua penyedia jasa yang memenangi tender proyek hibah kejaksaan tersebut disinyalir memanipulasi data domisili perusahaan demi meloloskan kualifikasi pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan data pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung:

PT Anugerah Putra Kuwarasan Properti (APKP) tercatat memenangi paket Pembangunan/Rehabilitasi Gerbang dan Pagar Kejati Lampung (Rp1,74 miliar) serta Rumah Dinas Kejari Lampung Utara (Rp559,9 juta). Dalam LPSE, perusahaan ini terdaftar beralamat di Jalan Kiwi, Gg. Kiwi 3, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Namun, hasil pengecekan di lokasi menunjukkan alamat tersebut hanyalah rumah tinggal biasa tanpa plang nama maupun aktivitas kantor.

CV Anugerah Konstruksi Pratama (AKP) memenangi dua paket pekerjaan hibah di daerah, yakni Rehabilitasi Kantor Kejari Mesuji (Rp1,21 miliar) dan Kejari Pesawaran (Rp1,24 miliar). Perusahaan ini juga diduga menerapkan modus serupa terkait keabsahan domisili kantor.

Praktik manipulasi data perusahaan demi memenangi proyek negara dinilai melanggar aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Hingga saat ini, Kepala Dinas PKP & CK Provinsi Lampung, Thomas Edwin, maupun pihak penyedia jasa belum memberikan konfirmasi resmi.

Berikut Distribusi Anggaran Hibah Rp35 Miliar ke Kejari dan Cabjari se-Lampung

Alokasi dana Rp35 miliar dari APBD Lampung 2026 ini terbagi ke dalam 17 paket pekerjaan yang tersebar merata di jajaran korps adhyaksa se-Provinsi Lampung:

1. Renovasi Gedung Serba Guna Kejati Lampung: Rp13.499.792.446

2. Pembangunan/Rehabilitasi RUPBASAN Kejari Metro: Rp4.999.707.022

3. Pembangunan/Rehabilitasi Cabang Kejari Bandar Lampung di Panjang: Rp4.499.426.011

4. Pembangunan/Rehabilitasi Gerbang dan Pagar Kejati Lampung: Rp1.749.599.710

5. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Pesawaran: Rp1.245.950.303

6. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Tulang Bawang Barat: Rp1.239.957.814

7. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Lampung Barat: Rp1.231.911.159

8. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Mesuji: Rp1.219.944.492

9. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Pringsewu: Rp1.199.938.977

10. Pembangunan/Rehabilitasi Cabang Kejari Pesisir Barat (Krui): Rp945.962.773

11. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Way Kanan: Rp769.927.373

12. Pembangunan/Rehabilitasi Cabang Kejari Tanggamus (Talang Padang): Rp750.574.850

13. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Kejari Lampung Utara: Rp559.972.504

14. Rehabilitasi Rumah Negara Tipe A Kejati Lampung: Rp557.803.693

15. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Lampung Selatan: Rp394.233.570

16. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Tanggamus: Rp349.980.000

17. Rehabilitasi Rumah Negara Golongan 2 Tipe C Kejati Lampung: Rp283.342.500

Pembagian hibah daerah yang menjangkau seluruh satuan kerja kejaksaan di Lampung ini terus dikawal masyarakat agar pelaksanaannya transparan, tepat mutu, serta bebas dari praktik penyimpangan pengadaan. (tim/Red)