Pertalite Langka di Kota Jambi, Mantan Komisioner KI Pertanyakan Transparansi Pertamina
Juniardi
Jambi, sinarlampung.co – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang melanda Kota Jambi selama sepekan terakhir menuai kritik tajam. Mantan Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi secara terbuka mempertanyakan asas keterbukaan informasi dan transparansi dari pihak PT Pertamina Patra Niaga terkait penyebab pasti menghilangnya stok Pertalite di pasaran.
Kritikan tersebut mengemuka lantaran kekosongan pasokan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah menimbulkan keresahan masyarakat, serta memaksa para pengendara merogoh kocek lebih dalam untuk beralih ke BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
Menurut mantan Komisioner KI Jambi tersebut, Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyalur energi publik berkewajiban menyampaikan informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Pertamina harus transparan kepada publik Jambi. Ada apa sebenarnya dengan kuota dan ketersediaan stok Pertalite kita? Apakah ada kendala distribusi, masalah kuota yang menipis, atau kendala teknis lainnya? Jangan biarkan masyarakat berspekulasi tanpa kepastian di tengah lonjakan pengeluaran harian mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan, ketidakjelasan alasan dari pihak pimpinan wilayah Pertamina maupun petugas di lapangan membuat hak masyarakat atas informasi publik terabaikan.
Kondisi lapangan di beberapa titik SPBU vital—seperti di kawasan Jalan Pattimura—masih menunjukkan pompa Pertalite yang tidak beroperasi dan dipasangi rantai penutup. Beberapa petugas SPBU yang ditemui warga pun mengku tidak mengetahui penyebab pasti terhentinya pasokan.
Di sisi lain, kelangkaan ini dinilai sangat memberatkan ekonomi kelas menengah ke bawah yang bergantung pada BBM bersubsidi untuk aktivitas harian dan usaha kecil.
Oleh karena itu, Komisi Informasi mendesak Pertamina Wilayah Jambi bersama Pemerintah Daerah dan BPH Migas untuk segera duduk bersama, membuka data realisasi kuota, dan memberikan solusi konkret guna memulihkan distribusi Pertalite di Kota Jambi. (Red)
