PWI Tulang Bawang Audiensi dengan DPRD, Perkuat Sinergi Pers dan Legislatif
Tari Pratama
Tulang Bawang, sinarlampung.co – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tulang Bawang menggelar audiensi dengan DPRD Tulang Bawang, Senin (13/7/2026). Pertemuan tersebut bertujuan memperkenalkan kepengurusan PWI yang baru sekaligus mempererat hubungan silaturahmi dan sinergi antara organisasi wartawan dengan lembaga legislatif.
Rombongan PWI dipimpin Ketua PWI Tulang Bawang Erwinsyah, didampingi Sekretaris Mirizal, Bendahara Mardi Firni, serta sejumlah anggota PWI.
Audiensi diterima langsung oleh Ketua DPRD Tulang Bawang, Aliasan, di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut, Aliasan mengucapkan selamat kepada Erwinsyah atas terpilihnya sebagai Ketua PWI Tulang Bawang. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan insan pers dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, “pers memiliki peran strategis sebagai mitra kontrol sosial sekaligus penyampai informasi pembangunan kepada masyarakat, Jangan sampai ada jarak antara DPRD dan pers. Kita harus berkolaborasi demi pembangunan daerah,” ujarnya.
Aliasan menambahkan, DPRD sebagai representasi rakyat membutuhkan dukungan media agar kinerja dan dinamika yang terjadi dapat tersampaikan kepada masyarakat secara utuh dan transparan. Menurutnya, pemberitaan yang cerdas dan konstruktif sangat penting dalam mendukung visi pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua PWI Tulang Bawang Erwinsyah menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan DPRD Tulang Bawang. Selain memperkenalkan kepengurusan PWI yang baru, ia juga menegaskan komitmen organisasi untuk menjaga profesionalisme wartawan melalui penguatan sumber daya manusia.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat peran pers sebagai mitra strategis dalam mengawal pembangunan dan menyuarakan kepentingan masyarakat di Sai Bumi Nengah Nyappur.
Dalam kesempatan itu, Erwinsyah juga menyampaikan sejumlah usulan. Salah satunya terkait anggaran publikasi di DPRD. Menurutnya, apabila tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, anggaran publikasi dapat dipertimbangkan untuk kembali dikelola oleh DPRD seperti sebelumnya. (Mardi)
