LSM KRAMAT Siap Seret Kejanggalan Belanja Diskominfo Tubaba Lewat Aksi Demo di Kejati
Tari Pratama
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KRAMAT Provinsi Lampung resmi melayangkan surat pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada Selasa, 23 Juni 2026 mendatang. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada pihak terkait pada Jumat (19/6/2026).
Ketua LSM KRAMAT, Sudirman Dewa, mengatakan aksi tersebut akan digelar di sejumlah titik, yakni Bundaran Tugu Adipura Bandar Lampung, Kantor BPK RI Perwakilan Lampung, dan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.
Baca: Dugaan Duplikasi Fungsi di Balik Proyek Tenaga Kerja Rp432 Juta Kominfo Tubaba, Lalu Apa Peran ASN?
Menurut Sudirman, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas hasil kajian dan investigasi organisasi terhadap pengelolaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat.
“Kami telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi. Ada beberapa persoalan yang menjadi perhatian kami terkait pengelolaan anggaran di Dinas Kominfo Tubaba yang menurut kami perlu ditindaklanjuti oleh instansi berwenang,” kata Sudirman.
Ia menjelaskan, salah satu yang menjadi sorotan adalah realisasi anggaran pengadaan jasa tenaga kerja perorangan Tahun Anggaran 2026 senilai Rp432.125.000 yang digunakan untuk membiayai sejumlah tenaga kerja di berbagai bidang pekerjaan.
Dalam aksi tersebut, LSM KRAMAT berencana menyampaikan sejumlah temuan dan kajian kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung serta Kejati Lampung.
“Kami meminta agar dilakukan audit dan penelusuran terhadap dokumen pengadaan, termasuk kontrak kerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK), indikator kinerja, serta laporan hasil pekerjaan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Berita Terkait: Dalam Waktu Dekat DPRD Bakal Panggil Kominfo Tubaba Soal Dugaan Carut Marut Pengadaan Tenaga Kerja Rp432 Juta
Selain itu, pihaknya juga meminta aparat penegak hukum melakukan kajian dan telaah terhadap sejumlah dugaan kejanggalan yang ditemukan dalam proses pengadaan tersebut.
Menurut Sudirman, langkah tersebut penting untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berlangsung secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Setelah Blokir WA Wartawan, Kadis Kominfo Tulang Bawang Barat Kirim Hak Jawab
“Kami berharap instansi pengawas maupun aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan dan aspirasi yang akan kami sampaikan dalam aksi nanti sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tegasnya.
Berita Lainnya:
Sebut Proyek IT Rp432 Juta Akal-akalan, Presiden JPK Menyebut Masa Tenaga Ahli Ikut Apel Harian!
Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juni 2026 itu diperkirakan akan diikuti sejumlah anggota dan simpatisan LSM KRAMAT dari berbagai daerah di Provinsi Lampung.Versi ini lebih kuat secara jurnalistik karena fokusnya tetap pada aksi unjuk rasa, surat pemberitahuan, lokasi aksi, serta tuntutan kepada BPK dan Kejati, sementara temuan anggaran hanya menjadi alasan di balik demonstrasi. (Red)
