Menolak Amnesia Politik: Mengawal Janji Mirza-Jihan dari Distorsi Penetrasi Elektoral

Oleh: Redaksi Sinar Lampung

Memasuki fase krusial menjelang dua tahun dan masuk tahun ketiga kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Provinsi Lampung berada di persimpangan jalan yang menentukan. Periode ini adalah momentum “pembuktian pasar” bagi seluruh janji kampanye yang pernah diobral. 

Namun, alih-alih menyaksikan akselerasi pembangunan yang bersih, publik justru mencium aroma kecemasan: penetrasi realisasi janji politik mulai terganggu oleh tarikan gerbong kepentingan politik lama, faksionalisme pasca-Pilgub, hingga bayang-bayang polarisasi oligarki lokal.

Jika ritme ini dibiarkan, visi besar “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” terancam terjebak dalam pusaran kompromi politik bagasi lama yang mendistorsi agenda kesejahteraan rakyat.

Sebelum fajar kepemimpinan Mirza-Jihan terbit, Lampung didera kejenuhan akut terhadap performa birokrasi yang lamban dan pembangunan infrastruktur yang kerap memicu kritik nasional. Polarisasi tajam sisa-sisa kontestasi politik masa lalu—termasuk residu jejaring transaksional dari Pilgub terdahulu—meninggalkan sistem pemerintahan yang pragmatis dan tidak fokus pada eksekusi program.

Masyarakat kemudian menaruh harapan luar biasa besar pada pundak Mirza-Jihan sebagai representasi pemimpin muda. Mereka diharapkan membawa gaya kepemimpinan yang progresif, independen, dan bebas dari beban utang budi politik masa lalu. Ekspektasi publik melambung tinggi pada beberapa sektor krusial:

• Infrastruktur: Perbaikan jalan provinsi yang rusak parah secara merata.
• Ekonomi Pertanian: Ketersediaan pupuk dan stabilitas harga komoditas unggulan Lampung.
• Reformasi Birokrasi: Pengisian jabatan berbasis meritokrasi, bukan kedekatan politik.

Realitas hari ini menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Menjelang tahun ketiga, penetrasi realisasi janji-janji tersebut mulai melambat dan tampak “tersandera.” Gejala ini diperparah oleh adanya penetrasi kelompok kepentingan dari poros politik masa lalu (afiliasi lingkaran Pilgub terdahulu) yang mencoba masuk ke dalam lingkaran kebijakan melalui pintu belakang.

Fenomena yang terjadi di lapangan saat ini meliputi:

• Birokrasi yang Tersandera: Kebijakan mutasi dan pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mulai diintervensi oleh desakan “balas budi” politik. Akibatnya, asas kompetensi terabaikan demi memuaskan akomodasi faksi pendukung.
• Distorsi Anggaran (APBD): Plotting anggaran pembangunan rentan bergeser dari skala prioritas kebutuhan rakyat menjadi instrumen pemuas proyek bagi para “pemodal” atau jaringan makelar politik yang merasa berjasa dalam mengamankan transisi kekuasaan.
• Komunikasi Publik yang Membias: Narasi pencapaian pemprov mulai dikaburkan oleh isu-isu sektarian dan framing politik lokal yang sengaja dihembuskan untuk memecah konsentrasi gubernur dan wakil gubernur dalam bekerja.

Sebagai nakhoda, Mirza-Jihan seharusnya berdiri tegak di atas asas kemandirian kepemimpinan (independent leadership). Memasuki tahun kedua enam bulan jelang tahun ketiga, pemerintah daerah seharusnya sudah berada dalam fase akselerasi penuh dan sterilisasi birokrasi.

Variabel	Kondisi Riil Saat Ini	Kondisi Seharusnya
Pola Eksekusi Janji	Lamban akibat kompromi politik akomodatif	Agresif, berbasis tenggat waktu juknis
Tata Kelola Birokrasi	Rentan intervensi eksternal / “titipan”	Steril dari kepentingan faksi, murni meritokrasi
Alokasi Anggaran	Terdistorsi kepentingan korporasi/tim sukses	Fokus 100% pada infrastruktur rakyat dan pertanian

Kebijakan publik tidak boleh didikte oleh kalkulasi elektoral masa lalu atau persiapan logistik politik berikutnya. Fokus tunggal harus diarahkan pada pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah dikonversikan dari janji kampanye resmi mereka.

Untuk menyelamatkan sisa masa jabatan agar tidak berakhir sebagai “generasi berencana tanpa eksekusi”, Mirza-Jihan harus mengambil langkah berani dan tidak populer. Berikut adalah beberapa solusi strategis yang mendesak untuk diterapkan:

Sterilisasi Lingkaran Dalam (Ring-1) Pembuat Kebijakan

Gubernur harus berani membersihkan kabinetnya dan lingkaran penasihat dari aktor-aktor politik transaksional masa lalu yang mencoba menanamkan pengaruh buruk. Pengisian jabatan eselon harus menggunakan sistem assessment terbuka yang transparan agar tidak bisa diintervensi oleh pihak luar.

Transparansi Radikal Berbasis Digital

Melawan infiltrasi proyek titipan dengan memperketat sistem e-planning dan e-budgeting yang dapat diakses publik secara real-time. Jika penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, maka upaya intervensi dari oknum pejabat maupun pengusaha nakal akan rontok dengan sendirinya oleh pengawasan masyarakat.

Konsolidasi Intim Mirza-Jihan

Duo kepemimpinan ini harus tetap solid dan tidak boleh diadu domba oleh faksi-faksi di bawahnya. Pembagian tugas yang tegas dan komunikasi yang harmonis antara Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela adalah benteng pertahanan utama melawan penetrasi luar yang ingin memecah belah konsentrasi pemerintahan.

Perlu di ingat, rakyat Lampung memilih Mirza-Jihan karena menginginkan kebaruan dan keberanian, bukan replikasi dari pola-pola usang masa lalu. Tahun ketiga adalah pembuktian: apakah mereka adalah pemimpin yang mendikte keadaan, atau justru pemimpin yang didikte oleh keadaan. *****