BPK Ungkap Temuan Rp3,2 Miliar di Dinas BMBK Lampung, 15 Rekanan Masih Ditagih Sisa Rp2,7 Miliar
Juniardi
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendesak Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, untuk segera menarik kelebihan pembayaran proyek infrastruktur tahun anggaran 2025 dari pihak ketiga. Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelankahu, dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung terkait Penyerahan LHP atas LKPD TA 2025, Jumat 12 Juni 2026.
Langkah tegas ini mendesak dilakukan lantaran anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Provinsi Lampung tahun 2025 senilai Rp952,3 miliar (realisasi 52,14% per September 2025) dinilai bocor akibat pengerjaan proyek yang bermasalah di lapangan.
Khusus pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, BPK menemukan kerugian daerah mencapai Rp3.267.834.631,45 dari total 22 paket pengerjaan jalan dan jembatan senilai total Rp222,3 miliar.
Berdasarkan LHP Kepatuhan BPK RI Nomor 11/T/LHP/DJPKN-V BLP/PPD.03/01/2026, rincian masalah mencakup: Kekurangan Volume Pekerjaan: Rp1.371.874.446,06 Ketidaksesuaian Spesifikasi Kontrak: Rp1.792.182.898,96 Denda Keterlambatan Jembatan (Belum Dikenakan): Rp103.777.286,43
Baru 7 Kontraktor yang Patuh Setor ke Kas Daerah
Hingga LHP diterbitkan secara resmi, BPK mencatat baru ada 7 perusahaan penyedia jasa yang menunjukkan iktikad baik dengan mengembalikan kelebihan bayar ke Kas Daerah (Kasda) secara penuh. Total dana pajak rakyat yang berhasil diselamatkan pada fase awal ini adalah Rp462.030.940,93.
Berikut daftar 7 rekanan yang telah melunasi kewajibannya per Desember 2025:
| No | Nama Rekanan | Nama Proyek Jalan / Ruas | Nilai Pengembalian | Status / Tanggal STS |
| 1 | CV MK | Rekonstruksi Padangratu – Kalirejo | Rp116.941.783,92 | Lunas (23 Des 2025) |
| 2 | CV RP | Rekonstruksi Padangratu – Kalirejo (DBH Sawit) | Rp54.489.427,10 | Lunas (15 Des 2025) |
| 3 | CV UAK | Rekonstruksi Bandar Jaya – Sp. Mandala | Rp30.324.389,95 | Lunas (23 Des 2025) |
| 4 | CV MI | Rehabilitasi Metro – Tanjung Kari | Rp40.753.018,01 | Lunas (17 Des 2025) |
| 5 | CV SP | Rekonstruksi Jabung – Sp. Labuhan Maringgai | Rp95.194.558,53 | Lunas (18 Des 2025) |
| 6 | CV RRM | Rehabilitasi Bandar Sakti – Sp. Daya Murni | Rp670.221,74 | Lunas (11 Des 2025) |
| 7 | PT KBP | Rekonstruksi Sp. Teluk Kiluan – Sp. Umbar | Rp123.657.542,58 | Lunas (24 Des 2025) |
Daftar Hitam BPK: 15 Rekanan Masih Kuasai Rp2,7 Miliar Uang Rakyat
Hingga pertengahan Juni 2026, sisa dana sebesar Rp2.702.026.404,09 dilaporkan masih tertahan di 15 perusahaan penyedia jasa. PT JMB selaku kontraktor pembangunan duplikasi jembatan Way Sekampung Kibang menjadi entitas dengan tunggakan terbesar, disusul oleh CV DBGM dan PT BLP.
Berikut rincian 15 proyek bermasalah di Dinas BMBK Lampung yang sisa kelebihan pembayarannya masih ditagih:
-
CV DBGM (Rehabilitasi ruas Metro – Kota Gajah) — Rp436.895.708,68
-
CV WPP (Rehabilitasi ruas Tanjung Kari – Pugung Raharjo) — Rp207.597.796,03
-
PT MPP (Rekonstruksi ruas Kalirejo – Bangunrejo) — Rp21.732.807,26
-
CV Pa (Rekonstruksi ruas Penumangan – Unit VI) — Rp40.343.513,39
-
CV RC (Rekonstruksi ruas Tegal Mukti – Tajab) — Rp171.312.818,44
-
CV SAP (Rekonstruksi ruas Penumangan – Tegal Mukti) — Rp15.712.612,62
-
CV BM (Rehabilitasi ruas Kotabumi – Bandar Abung) — Rp111.115.720,39
-
CV RG (Rekonstruksi ruas Sp. Daya Murni – Gunung Batin) — Rp141.551.351,06
-
PT MSR (Rekonstruksi ruas Kalirejo – Pringsewu) — Rp54.786.861,77
-
CV MAS (Rekonstruksi ruas Sukamara – Kuripan) — Rp20.169.819,82
-
PT BLP (Rekonstruksi ruas Sp. Umbar – Putih Doh) — Rp386.578.666,15
-
CV AKM (Rekonstruksi ruas Kuripan – Sp. Kota Agung) — Rp153.556.635,51
-
CV GMK (Rekonstruksi ruas Padang Cermin – Sp. Teluk Kiluan) — Rp295.338.131,95
-
CV BJ (Rehabilitasi ruas Kalianda – Kunyir – Gayam) — Rp88.899.866,26
-
PT JMB (Duplikasi Jembatan Way Sekampung Kibang) — Rp660.211.381,19 (Akumulasi kelebihan bayar Rp556,4 juta + denda keterlambatan belum dibayar Rp103,7 juta).
Sejauh mana progres pengembalian sisa kerugian kas daerah senilai Rp2,7 miliar tersebut hingga memasuki semester II tahun 2026? Sayangnya, Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, belum memberikan penjelasan resmi maupun rincian realisasi pengembalian terbaru saat dikonfirmasi jurnalis.
Namun, sumber internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada Minggu (14/6/2026) malam membisikkan bahwa sebagian kecil dari 15 penyedia jasa di atas telah mulai mengangsur setoran mereka pasca-paripurna pekan lalu.
“Sebagian besar memang sudah merespons untuk menyetor kembali ke kas Pemprov mengikuti rekomendasi BPK, tetapi angka pastinya berapa yang sudah masuk per Juni ini masih dihitung dan diverifikasi di BPKAD,” ujar sumber tersebut.
Publik kini menanti ketegasan komitmen Penjabat Gubernur maupun Satker terkait untuk berani membuka transparansi data sisa kerugian daerah ini secara reguler agar tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola anggaran infrastruktur Lampung ke depan. (Red)
