Pemprov dan Forum CSR Lampung Perkuat Sinergi, Dorong Program Perusahaan Tepat Sasaran

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat kolaborasi dengan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Lampung. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Pemprov dan Forum CSR Lampung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (5/6/2026).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa peran sektor swasta melalui program CSR sangat penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia mendorong agar program CSR disusun secara terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Menurut pria yang akrab disapa Gubernur Mirza ini, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha perlu terus diperkuat. Ia berharap Forum CSR Lampung dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antar-kedua belah pihak agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran.

“Dukungan CSR sangat kita butuhkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi. Ini bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat pembangunan daerah,” ujar Mirza.

Dorong Transparansi Lewat Dashboard Digital

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan bahwa Pemprov berkomitmen membangun tata kelola CSR yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, Forum CSR harus mampu menyelaraskan program perusahaan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Kita ingin pola kerja yang jelas dan terintegrasi dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Program-program yang diusulkan akan dikonsolidasikan dan dipetakan sesuai prioritas pembangunan sehingga manfaatnya lebih optimal,” kata Marindo.

Untuk memperkuat kelembagaan, Marindo mengungkapkan Pemprov Lampung siap menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Langkah hukum ini diharapkan mampu memperkokoh koordinasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, Pemprov juga mendorong pengembangan sistem digital berupa dashboard CSR. Sistem ini berfungsi mendokumentasikan seluruh program kerja perusahaan agar dapat dipantau secara terbuka.

“Dengan dashboard ini, perkembangan program bisa dipantau langsung oleh Gubernur. Masyarakat juga dapat mengetahui sejauh mana kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah mereka,” tambahnya.

CSR Bukan Beban, Melainkan Investasi

Sementara itu, Ketua Forum CSR Lampung, Veronika Saptarini, menyambut baik dukungan penuh dari Pemprov Lampung. Ia menilai keberadaan forum ini krusial untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan korporasi mengenai arah pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut.

Veronika menekankan bahwa CSR tidak boleh lagi dipandang sebagai beban anggaran perusahaan, melainkan sebagai investasi jangka panjang.

“CSR bukan beban, melainkan investasi. Ketika perusahaan menjalankan CSR dengan baik, manfaatnya akan kembali kepada perusahaan dalam bentuk keberlanjutan usaha, hubungan yang harmonis dengan masyarakat, serta peningkatan reputasi,” jelas Veronika.

Ia menambahkan, saat ini diperlukan konsolidasi yang lebih kuat di antara sesama perusahaan. Forum CSR Lampung menyatakan kesiapannya untuk membantu memetakan program-program swasta agar sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga menyepakati beberapa rencana strategis ke depan. Di antaranya adalah pembentukan forum CSR hingga tingkat kabupaten/kota, penyusunan panduan resmi pelaksanaan CSR, serta penguatan koordinasi lintas sektor demi mewujudkan Provinsi Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (Red)