Menakar Syahwat Politik di Balik Safari Lampung: Mengapa Jokowi Tak Kunjung Pensiun Politik?

Opini: H. Ma’ruf Abidin, M.Si (Sekretaris PW Muhammadiyah Provinsi Lampung)

 

Lampung Timur, sinarlampung.co – Janji Joko Widodo untuk menikmati masa tua dengan tenang sambil menghabiskan waktu bersama keluarga di Solo tampaknya mulai dipertanyakan publik.

Rencana kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu ke Provinsi Lampung pada akhir Juni 2026 memunculkan beragam tafsir politik. Pertanyaan yang kemudian mengemuka: mengapa seorang mantan kepala negara masih begitu aktif bergerak ke daerah ketika tongkat estafet kepemimpinan nasional telah resmi berganti?

Narasi resmi yang digaungkan sejumlah relawan, seperti Barisan Rakyat Nusantara (BRN), menyebut agenda tersebut semata sebagai silaturahmi dan kunjungan balasan kepada masyarakat Lampung yang pernah datang ke kediaman Jokowi di Solo. Namun, dalam praktik politik, publik mafhum bahwa pergerakan tokoh sebesar mantan presiden hampir selalu menyimpan dimensi politik yang tidak bisa diabaikan.

Agenda yang dikemas melalui kegiatan budaya, jalan sehat, hingga temu warga tentu sah-sah saja dalam demokrasi. Akan tetapi, di tengah dinamika politik menuju 2029, publik juga berhak membaca kemungkinan adanya konsolidasi kekuatan politik di tingkat akar rumput. Di sinilah safari Lampung menjadi menarik untuk dicermati.

Komodifikasi Pengaruh dan Kepentingan Politik PSI

Salah satu sinyal politik yang paling mudah dibaca adalah keterlibatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam safari tersebut. Kehadiran Jokowi bersama struktur partai yang kini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep, menimbulkan tafsir bahwa agenda ini tidak sepenuhnya steril dari kepentingan politik elektoral.

Posisi mantan presiden pada dasarnya memiliki ruang moral untuk tampil sebagai negarawan senior (elder statesman) yang berdiri di atas semua kepentingan politik praktis. Namun, ketika seorang mantan kepala negara tampak aktif dalam orbit partai tertentu, apalagi memiliki hubungan keluarga langsung dengan kepemimpinannya, maka persepsi publik mengenai konflik kepentingan menjadi sulit dihindari.

Dalam konteks ini, Safari Lampung dapat dibaca sebagai upaya merawat jejaring loyalitas politik yang selama ini menjadi basis dukungan Jokowi, sekaligus kemungkinan memperkuat fondasi politik PSI menuju Pemilu 2029. Tafsir semacam ini tentu tidak lahir di ruang kosong, melainkan dari konfigurasi politik yang sedang berkembang.

Mengapa Lampung?

Pemilihan Lampung sebagai titik safari politik juga tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi elektoral. Sebagai gerbang Sumatra, Lampung memiliki posisi strategis dengan jumlah pemilih yang besar.

Pada Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran meraih kemenangan telak di provinsi ini. Dari total 5,1 juta suara sah, pasangan tersebut memperoleh sekitar 69,55 persen suara dan menang di seluruh kabupaten/kota di Lampung.

Beberapa daerah seperti Lampung Tengah dan Lampung Timur bahkan menjadi kantong suara dominan dengan capaian di atas 70 persen. Fakta ini memperlihatkan bahwa Lampung merupakan wilayah yang relatif ramah terhadap pengaruh politik Jokowi.

Dengan basis loyalitas semacam itu, wajar bila publik membaca safari ini sebagai bagian dari upaya menjaga soliditas jejaring politik di wilayah strategis, baik untuk kepentingan PSI maupun masa depan politik Gibran Rakabuming Raka.

Bayang-Bayang Politik Dinasti dan Pengaruh Pasca-Kekuasaan

Dalam sejarah politik dunia, fenomena mantan pemimpin yang tetap memiliki pengaruh besar pasca-lengser bukanlah hal baru. Beberapa negara menunjukkan bagaimana mantan kepala pemerintahan tetap memainkan peran strategis di belakang layar, baik sebagai mentor politik maupun penjaga kesinambungan pengaruh.

Di Indonesia, fenomena semacam ini menghadirkan perdebatan tersendiri. Di satu sisi, pengalaman seorang mantan presiden dapat menjadi aset kebangsaan. Namun, di sisi lain, keterlibatan politik yang terlalu dominan juga berpotensi memunculkan persepsi adanya “presiden bayangan” yang tetap memengaruhi arah politik nasional.

Klaim bahwa safari ini sepenuhnya bebas dari kepentingan politik tentu sulit diterima secara mentah. Dalam politik modern, menjaga basis loyalitas merupakan investasi jangka panjang, baik untuk mempertahankan pengaruh maupun menyiapkan regenerasi kekuasaan.

Demokrasi dan Tantangan Politik Pasca-Kekuasaan

Pertanyaan besarnya bukan semata apakah Jokowi boleh tetap aktif di ruang publik. Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama, termasuk mantan presiden.

Namun, yang menjadi perhatian adalah bagaimana pengaruh besar seorang mantan pemimpin digunakan. Apakah untuk memperkuat demokrasi melalui gagasan dan kenegarawanan, atau justru mempertebal fragmentasi politik berbasis loyalitas personal?

Demokrasi yang sehat membutuhkan proses regenerasi yang matang dan kepemimpinan yang berjalan tanpa bayang-bayang dominasi masa lalu. Karena itu, safari Lampung tidak sekadar bisa dibaca sebagai agenda nostalgia antara pemimpin dan rakyatnya, tetapi juga sebagai penanda bahwa pengaruh politik Jokowi tampaknya belum benar-benar selesai.

Pada akhirnya, publik akan menilai sendiri: apakah ini sekadar silaturahmi politik, atau bagian dari konsolidasi kekuatan menuju pertarungan politik berikutnya?