Gaji 10 Bulan Tak Cair, Puluhan Ketua RT dan Kader Posyandu Segel Kantor Desa Tanjung Sari

NATAR, sinarlampung.co– Kondisi Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan memanas setelah puluhan aparatur tingkat bawah melakukan aksi protes keras pada Jumat 20 Maret 2026.

Sebanyak 29 Ketua RT dan 50 kader Posyandu nekat menyegel kantor desa sebagai bentuk mosi tidak percaya akibat honor mereka yang belum dibayarkan selama 10 bulan.

​Penyegelan ini merupakan puncak kekecewaan warga terhadap kepala desa (Kades) setempat. Para peserta aksi menuntut transparansi dan realisasi hak mereka yang sudah tertunda hampir satu tahun tanpa kejelasan yang pasti.

​Keadaan kian memanas setelah terungkap fakta mengenai ketersediaan anggaran. Bendahara Desa Tanjung Sari, Irma, mengonfirmasi bahwa Dana Desa (DD) sebenarnya telah cair sejak Jumat pekan lalu. Namun, pihak desa justru berencana menunda pembayaran hingga usai hari raya.

​”Dana Desa sudah keluar hari Jumat yang lalu, nanti akan dibagikan setelah Lebaran,” ujar Irma saat dikonfirmasi di lokasi aksi.

​Pernyataan ini langsung memicu gelombang protes lebih lanjut. Para pengurus RT dan kader Posyandu mempertanyakan alasan penundaan tersebut, mengingat dana tersebut sudah tersedia di kas desa dan sangat dibutuhkan menjelang kebutuhan hari raya.

​Aksi penyegelan kantor desa ini turut disaksikan oleh Sekretaris Camat Natar, Firman, S.E., Ketua BPD Sutrisman, serta Sekretaris Desa Wahyudi.

Meski para pejabat tersebut berupaya meredam situasi dan melakukan mediasi, massa tetap bertahan pada tuntutan agar honor segera dibayarkan sebelum Lebaran.

​Hingga saat ini, pintu kantor desa masih dalam kondisi tersegel sebagai simbol protes warga atas lambannya tata kelola administrasi keuangan desa.

​Salah satu peserta aksi menegaskan bahwa alasan penundaan “setelah Lebaran” sangat tidak masuk akal dan mencederai rasa keadilan.

​”Kami sudah terlalu lama menunggu, hampir satu tahun gaji tidak dibayar. Jika dana sudah cair, tidak ada alasan untuk menahan hak kami lebih lama lagi,” tegasnya.

​Pemerintah desa kini didesak untuk segera mencairkan honor tersebut dalam waktu dekat guna menghindari eskalasi massa yang lebih besar. (Red)