
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi lintasinstansi untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Fokus pengamanan pasokan dan distribusi ini menjadi perhatian utama dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Ballroom Hotel Grand Mercure, Rabu, 3 Desember 2025.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, membuka pertemuan yang dihadiri Forkopimda, para kepala daerah atau perwakilan, Bank Indonesia, OJK, BUMN/BUMD, Satgas Pangan, serta TPID kabupaten/kota. Dalam arahannya, Wagub menegaskan bahwa periode Nataru selalu memunculkan lonjakan konsumsi dan dinamika pasar yang harus diantisipasi sejak awal.
“Ini bukti bahwa kerja kita sepanjang tahun membawa hasil yang baik,” ujarnya, merujuk pada capaian inflasi Lampung November 2025 yang hanya 1,14 persen, jauh di bawah angka nasional 2,72 persen.
Selama 2025, Pemprov Lampung menjalankan berbagai program pengendalian harga, mulai dari operasi pasar murah, penguatan SPHP, Gerakan Pangan Murah, hingga penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah. Serapan gabah melalui Bulog terus ditingkatkan guna memastikan stok beras tetap aman. Pemerintah juga memperluas kerja sama antar daerah serta memperbaiki infrastruktur jalan untuk memperlancar distribusi.
Meski inflasi terkendali, Wagub mengingatkan agar bekerja lebih waspada. Ia menyebut inflasi sebagai “api kecil” yang harus dijaga agar tidak membesar, dan meminta seluruh TPID tetap berpegang pada strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Menjelang Nataru, operasi pasar murah dan SPHP diminta diperbanyak serta tepat sasaran. “Jangan sampai pasar murah hanya murah di spanduk, tapi tidak terasa di kantong warga,” kata Wagub. Pengawasan harga bersama Satgas Pangan juga diperketat untuk mencegah penimbunan dan gangguan distribusi. “Stok harus berada di masyarakat, bukan di gudang-gudang pihak tertentu,” tegasnya.
Komoditas sensitif seperti cabai, bawang, beras, dan daging ayam menjadi fokus utama pengamanan pasokan. Permintaan diprediksi naik seiring implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di akhir tahun.
Aspek transportasi dan keamanan turut dibahas dalam pertemuan. Seluruh moda darat, laut, dan udara diminta memastikan kesiapan layanan menghadapi meningkatnya mobilitas masyarakat. Koordinasi dengan Polda Lampung diperkuat untuk menjaga kelancaran distribusi dan keamanan perjalanan.
Wagub juga meminta perangkat daerah mewaspadai cuaca ekstrem. Alat berat perlu disiagakan di titik rawan longsor dan banjir agar arus logistik tidak terganggu. Informasi publik disalurkan melalui Posko Inflasi Digital.
Pada sesi pemaparan, Polda Lampung menjelaskan kesiapan Operasi Lilin Krakatau 2025, termasuk 47 pos pengamanan, 17 pos pelayanan, dan 2 pos terpadu dengan total 3.259 personel.
Bank Indonesia Lampung menyampaikan rekomendasi quick win, seperti operasi pasar beras/SPHP terarah, monitoring komoditas rawan inflasi, serta penguatan “Toko Pengendalian Inflasi”. Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) akan dioptimalkan untuk kelancaran distribusi.
Dinas Perhubungan memaparkan skema pengaturan arus Nataru dengan prediksi kenaikan penumpang 4 persen. Strategi anti-macet Pelabuhan Bakauheni seperti delaying system, geofencing tiket feri, hingga pengaturan dermaga kembali diterapkan. Namun Dishub menyoroti kondisi Terminal Rajabasa, di mana hanya 28 persen dari 1.097 bus yang laik jalan berdasarkan rampcheck hingga Agustus 2025.
Bulog Lampung memastikan stok 165.857 ton cukup hingga pertengahan 2026, sementara Pertamina Patra Niaga Sumbagsel menyiagakan layanan tambahan menyesuaikan kenaikan konsumsi Avtur, bensin, dan LPG.
Menutup pertemuan, Wagub kembali menekankan pentingnya kerja bersama. “Tidak ada pihak yang bisa bekerja sendirian. Kita harus bergerak sebagai satu kesatuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (*)