
Oleh: Afandi
Program Makan Bergizi (MBG) yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan asupan gizi pelajar sebagai “Generasi Emas” aset berharga penerus tonggak masa depan Negeri, justru menuai krisis serius setelah bermunculan serangkaian dugaan kasus keracunan pelajar di berbagai sekolah dan daerah.
Alih-alih menjadi solusi untuk perbaikan gizi generasi muda, program unggulan yang digagas Presiden Terpilih Prabowo Subianto tersebut, kini menuai kritikan dan menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan akibat maraknya insiden yang terjadi. NU Online edisi 9 Oktober 2025 melaporkan, setidak nya 24 siswa siswi SDN 12 Benua Kayung, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat lagi -lagi menjadi korban menu makanan MBG.
Bak drama sinetron berseri yang seolah tak mau berhenti, laporan dugaan keracunan yang dialami ribuan pelajar di berbagai daerah terus bermunculan. Dikutip dari detikkalimantan edisi 10 Oktober 2025. Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Banjar,Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak 130 pelajar dari 2 sekolah berbeda di laporkan mengalami mual muntah diguga mengalami keracunan akibat mengkonsumsi paket MBG yang mereka terima sehari sebelumnya.
Seolah tak pernah cukup, mengutip dari sumber detiknew.com dan detikjateng terbitan 9 Oktober 2025. Di Provinsi Jawa Tengah, sedikit nya 112 orang Pelajar dilaporkan menjadi korban. Kasus di Jateng tersebut menambah daftar panjang jumlah orang yang menjadi korban dugaan keracunan MBG. Sedikitnya, 63 orang pelajar yang bersekolah di SMPN 1 Tawang Mangu dan SDN 03 Ngeblak Kabupaten Karang Anyar dilaporkan mengalami gejala keracunan. Lagi dan lagi, ksasus yang sama terjadi, Bersambung dari episode Karang Anyar ke episode Klaten. Di Kabupaten tersebut, tercatat setidaknya 49 oran siswa siswi SMPN 1 Wedi dan SD IT Bahrul Ulum menjadi korban setelah menyantap hidangan paket menu MBG yang mereka terima di sekolah yang mestinya menjadi tempat yang steril dari kontaminasi apapun.
Kasus yang terjadi silih berganti menimbulkan pertanyaan besar tentang sistem pengawasan, kualitas dapur SPPG sebagai penyedia layanan, serta kelayakan bahan makanan yang digunakan. Fakta lapangan menunjukan,akar persoalan yang berlapis ditemukan, dimulai dari lemahnya kontrol mutu, minimnya pelatihan bagi pengelola dapur, hingga dugaan kelalaian pengelola SPPG dalam mata rantai distribusi. Tata cara penyimpanan bahan pangan yang tidak memenuhi standar ambang batas waktu sehingga berdampak pada mutu dan kualitas yang ditetapkan menmbah persoalan. Polemik MBG tersebut seolah tak berujung dan menjadi catatan hitam yang mencoreng tujuan mulianya.
Mengutip pernyataan Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) Univeraitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc. yng ditulis oleh Gusti Grehenson dan diterbitkan oleh Portal berita Universitas Gadjah Mada edisi 29 Agustus 2025.
Sri Raharjo menilai, kasus MBG yang banyak terjadi tentunya menjadi maslah yang sangat serius, karena mengakibatkan banyaknya jumlah siswa-siswi sekolah yang menjadi korban. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukan adanya tiga jenis bakteri berbahaya, yaitu E. coli, Clostridium sp., dan Staphylococcus pada sampel makanan serta muntahan dari korban yang diuji. Bakteri – bakteri tersebut menimbulkan gejala mual, muntah, dan diare pada korban.
Lebih jauh, Pakar UGM tersebut mengatakan, Kondisi yang dialami para pelajar korban makanan MBG tersebut menunjukan adanya kegagalan sistemik dalam proses penyiapan, pengolahan, maupun rantai distribusi makanan yang buruk oleh pihak pelaksana program MBG.
Lemahnya pengawasanan terhadap waktu konsumsi, menjadi salah satu sumber masalah terbesar dalam menjaga standar hygienitas makanan pada program MBG. Makanan yang sudah dimasak, seharusnya tidak disimpan lebih dari empat jam supaya tidak memicu pertumbuhan bakteri. Selain itu, kualitas air yang digunakan dalam proses memasak juga harus terjamin kebersihanya serta terbebas dari kontaminasi bakteri dan kuman.
Kasus keracunan makanan yang yang berulang kini menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk para akademisi Universitas Gadjah Mada. Kejadian yang berulang dalam waktu berdekatan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem penyediaan makanan di sekolah.
Sebagai solusi, Sri Raharjo menekankan perlunya langkah konkret baik dari pemerintah dan pengelola dapur SPPG. Pemerintah diminta meningkatkan pengawasan melalui audit rutin, pelatihan berkelanjutan bagi penjamah makanan, serta memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin kepada pengelola dapur yang tidak memenuhi standar. Pengelola Dapur wajib menerapkan sistem batch cooking, memastikan kelayakan sanitasi dan air bersih, serta melakukan uji laboratorium mandiri secara berkala.
Dibutuhkan Penangan serius dari Pemerintah Pusat dan Daerah serta peran aktif masyarakat untuk lebih peduli dan memantau secara berkala SPPG yang bermasalah. Kaborasi bersama tersebut diharapkan mampu meminimalisir dan menjamin kasus keracunan MBG tidak terus terulang. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sekolah, penyedia katering, dan masyarakat, program MBG diharapkan bisa berjalan aman sekaligus memberi manfaat nyata bagi generasi emas penerus cita – cita bangsa.
Para orang tua siswa sekolah penerima program makan gratis menunggu babak baru program yang bisa lebih menjaminin keamanan, hygienitas serta kualitas gizi pada menu yang disajikan, sehingga jadi jaminan dan mengikis kekhawatiran orang tua akan nasib dan kesehatan putra-putri mereka.
Nilai anggaran fantastis mencapai Rp335 triliun, dipersiapkan negara untuk mendukung pelaksanan program MBG. Anggaran yang sangat besar tersebut disegel oleh pemerintah dalam APBN 2026 mendatang, DPR RI pun telah merestui dan menandatangi persetujuan pada rapat bersama Pemerintah.
Besarnya anggaran MBG 2026 dengan semboyan mulia mendukung program Asta Cita yang menjadi moto dan visi utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Diharapkan mampu secara maksimal meningkatkan asupan gizi, meningkatakan kesejahteraan, menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan seluruh warga negara dari hadir nya menu makanan yang berkualitas dan betul – betul bergizi, buakan dari makan yang asal – asaln karna kesalahan tata kelopa dan kelalain pengelola dapur SPPG.
Masa depan bangsa ini dipikul pada pundak siswa-siswi sebagai Generasi Emas penerus keberlangsungan Negara “Bukan untuk memikul beban kelalain dan menanggung beratnya menjadi korban salah urus tata kelola dan konspirasi SPPG”.