
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat penanganan banjir jelang musim penghujan yang diperkirakan mulai Oktober 2025.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan strategi penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari inventarisasi masalah yang pernah terjadi, penguatan drainase, hingga optimalisasi waduk, embung, dan pintu air.
“Saya ingin ada inventarisasi permasalahan banjir yang lalu. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum, dan apa yang perlu segera dilakukan. Kita juga harus memperkuat drainase, inspeksi pintu air, serta mengoptimalkan waduk dan embung,” ujar Jihan dalam rapat di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (25/9/2025).
Selain itu, Jihan menekankan pentingnya pembangunan sumur resapan di titik rawan banjir, manajemen air terpadu, dan pemanfaatan pompa mobile. Ia juga meminta koordinasi erat dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mengatur debit air di Lampung, serta peningkatan sistem peringatan dini bersama BMKG.
“Aplikasi Lampung-IN harus dioptimalkan sebagai pusat data laporan warga agar segera ditindaklanjuti pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya.
Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, mengungkapkan sepanjang Agustus–September 2025, banjir melanda sejumlah daerah. Di antaranya Tanggamus (65 hektare sawah terendam), Pesawaran (longsor dan gangguan akses transportasi), Pesisir Barat (kantor pemerintahan terendam), hingga Lampung Barat (lima rumah hanyut di Suoh).
“Banjir tahun 2025 jauh lebih banyak dibandingkan 2024 akibat anomali cuaca yang diprediksi BMKG,” kata Rudy.
BMKG sebelumnya memperingatkan bahwa musim hujan akan berlangsung sejak dasarian II Oktober hingga awal 2026. Menyikapi hal ini, BPBD bersama BNPB menyiapkan langkah mitigasi lanjutan, termasuk asesmen lapangan dengan tenaga ahli.
Dukungan juga datang dari OPD terkait. Kepala Dinas PSDA Lampung, Budhi Darmawan, menyebut pihaknya tengah melakukan normalisasi sungai secara masif bersama pemerintah kabupaten/kota dan BBWS. Sementara itu, Dinas Kesehatan memastikan kesiagaan layanan kesehatan serta logistik obat-obatan bagi warga terdampak banjir.
Menutup rapat, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, meminta seluruh OPD segera menindaklanjuti hasil koordinasi untuk memperkuat mitigasi sekaligus mempercepat respons darurat banjir di wilayah Lampung. (*)