PT Grand Modern Indonesia Tarik Sewa Puluhan Juta Persatker Tapi Tolak Bayar Pajak

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Pekan Raya Lampung (PRL) 2024 yang ditangani PT Grand Modern Indonesia (GMI) sebagai event organizer, dinilai jauh dari espektasi oleh berbagai kalangan. Bahkan sejak acara pembukaan telah memunculkan beragam keluhan. Termasuk keluhan kalangan pejabat di lingkungan OPD Pemprov Lampung.

Baca: PT Grand Modern Indonesia EO Terburuk Sepanjang PRL?

“EO PRL sekali ini bener-bener cuma mikirin bisnis. Masak mereka tega ‘nyekek’ OPD buat sewa tempat. Padahal, lahan yang mereka pakai itu kan kepunyaan pemprov. Berapa sih mereka sudah kasih kompensasi, sampai semaunya aja nentuin harga sewa stand buat OPD,” ujar seorang kepala OPD kepada media, Jum’at 24 Mei 202 malam.

OPD merasa tertekan karena pihak PT GMI mematok harga sewa lahan untuk stand per-satu titik dengan ukuran 3×3 m2 senilai Rp20 juta. Sedangkan mayoritas OPD menyewa paling sedikit dua titik, dengan ukuran 6×3 m2, senilai Rp40 juta.

“Bukan cuma harga sewanya saja yang sangat mahal, pihak EO juga tidak mau ada pemotongan untuk pajak. Ini kan gila. Anggaran yang dipakai OPD itu uang APBD, uangnya rakyat, dan wajib kena pajak. Dengan nominal antara 10 sampai 12%. Mereka tidak mau tahu, pokoknya harga sewa satu titiknya Rp20 ya itulah yang harus mereka terima,” katanya.

Dia penjelaskan seharusnya khusus OPD di lingkungan Pemprov Lampung –yang jumlahnya mencapai 40-an OPD, tidak dikenakan sewa stand. Karena yang digunakan untuk kegiatan PRL merupakan lahan milik Pemprov. Pihakn sedang melakukan kordinasi dengan beberapa pimpinan OPD lain dan sepakat akan menyampaikan hal ini ke pihak berwenang, termasuk aparat penegak hukum hingga ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan.

“Kami harus bersikap, kalau terima-terima aja apa maunya EO, kami yang akan kena dikaitkan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dan melanggar kewajiban bayar pajak. Lebih baik kami ambil langkah dulu, biar nanti selesai PRL ini EO-nya yang mendapat masalah, begitu juga dengan yang nge-backing-nya,” katanya kesal.

Selain harga sewa stand tinggin dan EO menolak pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku. Utuk hiasan berupa pemasangan partisi pun telah dikondisikan oleh PT GMI. Dan hal itu semakin membuat jengah kalangan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Lampung.

“EO ini sudah siapin pembuat partisi masing-masing stand. Untuk ukuran satu titik atau 3×3 m2, biayanya Rp23 juta. Dinas saya pakai dua titik, jadi biaya pembuatan partisinya Rp46 juta. “Dan seperti sewa stand, biaya partisi juga tidak mau dipotong pajak,” bebernya.

Pejabat OPD lain yang ditugaskan mengelola stand selama PRL, mengatakan dibandingkan sebelumnya, PRL tahun 2024 ini sangat tidak maksimal. Pelayanan EO kepada penyewa stand misalnya, juga tidak terkoordinasi dengan baik.

“Lebih buruk dibandingkan sebelum-sebelumnya. Mana harga sewa sangat mahal dan dipaksa pakai pembuat partisi yang mereka (EO, red) tunjuk. Dan benar memang, mereka nggak mau ada pemotongan pajak. Saya nggak ngerti ya, mereka paham nggak sih kalau dana OPD itu uang negara, yang harus kena pajak. Kalau pakai uang nenek moyang kita, iyalah nggak kena pajak,” katanya, Sabtu 25 Mei 2024 pagi.

Menurutnya, tahun sebelumnya OPD hanya dengan harga sewa satu titik Rp15 juta, dan tetap dikenakan pajak dan dilakukan pemasangan partisi. Tahun 2024 ini, dengan harga sewa Rp20 juta per-satu titik, ditambah biaya pemasangan partisi Rp23. Jadi total biaya satu titik sudah Rp43 juta. Rata-rata dua titik, “Saya nggak ngerti, apa pertimbangan bos-bos di atas kok nunjuk EO kelas beginian nangani PRL. Jujur, EO ini sebenernya malah buat malu bos-bos yang sudah percaya sama mereka dengan kenyataan kayak begini,” katanya.

Tiket Rp50 Ribu

Sebelumnya, beberapa warga juga menyampaikan keluhannya atas gelaran PRL yang dimulai 22 Mei tersebut. Seorang warga asal Sekampung Udik, Lampung Timur, yang Kamis 23 Mei 2024 malam sengaja memboyong keluarganya untuk menikmati hiburan sekaligus mendapatkan pengetahuan atas perkembangan pembangunan di Lampung, mengaku kecewa berat.

“Tiketnya mahal betul. Belum lagi tempat parkirnya semrawut dan mahal juga, Rp10. Di dalem lokasi, lebih banyak yang dagang dibanding memberi informasi mengenai kemajuan pembangunan Lampung,” kata Kasmirin, warga Sekampung Udik, Lamtim, yang akhirnya memilih menikmati makanan ringan beserta istri dan ketiga anaknya di sebuah penjaja kuliner.

Hal senada disampaikan Junai Warga asal Balik Bukit, Lampung Barat, ini mengaku sengaja mampir ke arena PRL bersama keluarganya setelah dari Jakarta sebelum kembali ke kampung halaman. Terus terang, ia terkejut saat mengetahui mahalnya harga tiket, juga penempatan parkir kendaraan yang tampak tidak terkoordinir dengan baik. “Parkir Rp10 ribu, masuk Rp50 ribu perorang. Kami berlima istri dan tiga anak, sudah brapa. Ya kami batal masuk,” katanya.

Mahasiswa asal Kalianda, Lampung Selatan, yang mengajak sang kekasih juga memilih membatalkan niatnya menonton PRL. “Mahal bener tiketnya, om. Enakan uangnya buat beli pecel lele aja. Lagian, dengan harga tiket semahal itu, pasti makanan di dalem juga lebih mahal lagi,” katanya.

Sementara Bambang, pensiunan ASN Pemprov Lampung, yang ditemui di tepian jalan menuju lokasi PRL, juga membatalkan rencananya melihat pameran pembangunan tersebut. “Semrawut suasananya. Mana tiketnya juga sangat mahal. Selama hampir satu jam saya disini, banyak masyarakat yang tidak jadi masuk karena tiketnya itu. Tolong tulis ya, saya mewakili rakyat Lampung minta kepada pak Gubernur Arinal untuk segera mengevaluasi pelaksana kegiatan PRL ini. Jauh dari profesional dan sangat memberatkan masyarakat,” kata Bambang.

Menurutnya Gubernur harus tahu, “Kan pelaksananya EO PT Grand Modern Indonesia, semua ditangani oleh perusahaan pimpinan Sukaryadi itu?. Pada sambutan pembukaan, pak Gubernur kan bilang, PRL ini event tahunan yang akan ditonton oleh rakyat, tapi rakyat jangan sampai mengeluh, apalagi terkait dengan tiket yang harus disesuaikan sama kemampuan masyarakat Lampung. Pak Gubernur kan bilang begitu. Nah, sekarang ini rakyat sudah mengeluh dengan tingginya harga tiket, jadi beliau ya harus tahu kalau apa yang diharapkannya tidak dijalankan oleh EO-nya,” sambung dia.

Dia menyatakan keheranannya mengapa Pemprov Lampung masih memakai PT Grand Modern Indonesia sebagai EO. Kenapa? “Dulu kan perusahaan ini juga EO waktu Lampung Fair jaman Gubernur Ridho. Kacau-kacauan waktu itu. Apa pemprov tidak belajar dari pengalaman sih,” ucapnya.

Dalam Laporan pada acara pembukaan PRL, Rabu 22 Mei 2024 malam, Ketua Pelaksana PRL Tahun 2024, Mulyadi Irsan, menjelaskan, hadirnya PT Grand Modern Indonesia sebagai EO PRL 2024 ini mengacu pada SK Gubernur Lampung Nomor: G/266/B.04/HK/2024 tanggal 1 Maret 2024.

Sebelumnya,Project Manager PRL 2024, Sukaryadi mengatakan event PRL tahun ini akan dibuat semakin nyaman dan aman untuk dikunjungi seluruh masyarakat. “Konsep kami di PRL 2024 mengedepankan kenyamanan, bagaimana pengunjung datang tidak sembrawut, tidak acak -acakan. Jadi nanti parkir motor dan mobil kita pisah. Pedagang kaki lima juga kita siapkan tempat khusus, kita siapin tenda dan listrik,” kata Sukaryadi, saat berkunjung ke PWI Lampung.

Menurutnya,acara PRL 2024 dibuka pada tanggal 22 Mei -10 Juni mendatang sudah sangat maksimal dalam mempersiapkan rangkaian acara ini. Untuk harga tiket masuk PRL 2024 akan dibanderol mulai dari Rp20 ribu (Senin-Rabu) sampai Rp50 ribu Jumat- Minggu.

Sukaryadi mengatakan waktu persiapan untuk acara PRL ini memang sangat singkat, namun ia memastikan seluruh panitia siap memberikan yang terbaik. “Walaupun waktu persiapannya sangat singkat tapi kami siap. Intinya kami akan memberikan yang terbaik. Kemarin sudah baik kami akan upayakan lebih baik,” katanya. (Red)