Bupati Agung Ilmu Mangkunegara Terjaring OTT Terkait Suap Dinas PUPR Dan Koperindag Lampung Utara?
Juniardi
Bandar Lampung (SL)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT Bupati Lampung Utara bersama dua kepala Dinas, dan dua pejabat lainnya, diduga terkait proyek Dinas PUPR dan Perdagangan. Bupati Agung Ilmu Mangkunegara, Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan Wan Hendri, Kabag Hukum Hendri, Sekretaris Keuangan Yustian, dan Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Syahrizal Adhar, termasuk mantan Kadis PUPR Syahbudin, langsung di bawa ke Jakarta.
Baca: Diangkut KPK, Warga Sambut Gembira Soraki Bupati Agung dan Teriak Hidup KPK!
Sebelumnya Kadis PUPR masih berada di Kotabumi hingga jam 22.00 malam. Begitu juga dengan Kabag Hukum Hendri. Ia terlihat berada di Tugu Payan Mas pada pukul 19.00 WIB. Kerabat dekat Agung menuturkan bahwa ia sangat yakin bupati tidak terlibat dengan OTT. Sepengetahuannya, bupati sangat antipati dengan transaksional. “Setahu saya demikian. Namun, kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut, baik dari KPK maupun dari Polda Lampung,” ujarnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bandar Lampung membenarkan kabar tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim KPK di Lampung Utara. “Ya ada giat KPK di Lampung. Ada empat orang yang diamankan KPK, yaitu Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, Dua Kepala Dinas dan satu orang yang melengkapi,” kata Humas KPK Febridiasyah.
“Malam ini (Minggu, 6/10) ada tim yang didukung di Lampung. melakukan pengecekan info dari masyarakat di lapangan, meminta ada penyerahan uang yang diperuntukkan pada Kepala Daerah setempat. KPK mengantarkan total 4 orang per sore hingga malam ini, yaitu: Bupati, 2 Kepala Dinas dan 1 orang yang diundang,” jelas Febridiansyah.
Terkait, barang bukti uang dihitung dihitung. Diduga terkait proyek di Dinas PU atau Koperindag di Kabupaten Lampung Utara. “Untuk pengamanan awal, tim harus menyegal tentang benda dan lokasi,” imbuhnya.
Febri menambahkan, secara hukum acara yang berlaku, maka KPK akan memproses lebih lanjut pihak-pihak yang diamankan tersebut. Dalam waktu paling lama 24 jam akan ditentukan status hukum perkara dan orang-orang yang diamankan. “Direncanakan pihak yang diperlukan akan dibawa ke Jakarta. Informasi lebih lanjut tentang pengerjaan perkara ini akan dikirimkan melalui konferensi pers di KPK besok Senin,” katanya. (joe)
