Ketua LSM P2KN Sumsel Akan Laporkan Dugaan Penyimpangan Proyek 200 M Ke Kejagung
Juniardi
Muba (SL)-Proyek pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin memiliki APBD terbesar di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, yang disahkan melalui DPRD Musi Banyuasin. Dari anggaran itu tertinggi untuk Dinas PU PR, agar pembangunan insfrastruktur lebih maksimal. Namun itu tidak sesuai kenyataan. Karena kualitas proyek PUPR Muba diduga tidak sesuai anggran yang senilai miliyaran untuk pembangunan jalan Cor beton tersebut.
Ketua LSM P2KN Sumatera Selatan, Anilisa kepada media mengatakan bahwa pekerjaan proyek di Muba sangat menarik menjadi perhatian masyrakat. Tetapi sangat disayangkan Dana miliyaran tersebut terkesan banyak mubazir. Karena selain dengan nilai kontrak yang sangat besar, terkadang pekerjaan tersebut asal asalan.
“Belum sampai berapa tahun sudah mulai rusak kembali sehingga masyarakat desa tersebut harus penuh hati. Karna seperti dilihat secara kasat mata. Lihat saja seperti pekerjaan di wilayah Jirak, tak tanggung tanggung pekerjaan mencapai pagu Rp200 milyar yang pekerjaan proyek SMI-nya dilaksanakan oleh PT Comblok Infratenco,” katanya.
Menurut AP, pekerjaan tesebut memakan biaya yang begitu besar namun kenyataannya jalan yang baru dibangun itu saat ini sudah mulai rusak banyak bagiaan jalan yang pecah bahkan sulit untuk di lalui. “Kami LSM P2KN, Ketua Alpa Kennedy, Akan Melaporkan bukan hanya ke Kejagung, tapi juga ke KPK dan Presiden. Karna kalau melapor di Kejari atau di Kejati pasti proses tidak berjalan, dan percuma saja,” kata nya.
Aman, masyarakat sekitar jalan yang saat ini sudah mulai rusak tersebut. Dan dia sangat menyayangkan kualitas pekerjaan yang menguras dana APBD miliyaran Kabupaten Muba itu yang tidak baik, “Dan bahkan dana pembangunan tersebut hutang ke pada PT SMI. Namun mengapa pekerjaannya begitu amburadul seperti tidak ada pengawasan dari pihak PU PR. Apakah mereka sudah menerima sesuatu sehingga tak berani melakukan tindakan,” katanya
Anehnya lagi katanya, kegiatan tersebut katanya melibatkan pihak kejaksaan negeri melalui TP4D kenyataannya pekerjaan justru lebih buruk dan memperihatinkan. “Memang pekerjaan di Musi Banyuasin umumnya dan khususnya dinas PUPR itu rawan dengan korupsi namun kenyataannya pihak penegak hukum diam saja seakan tutup mata,” katanya.
Sementara itu di pihak dinas PU PR Muba, KPA PPTK dan pengawas saat di kompirmasi masalah jalan tersebut memilih diam dan terkesan menghindar dan tidak ada respon. (Sudir.nk)
