Panitia Seleksi Capra IPDN Berkelit Soal “WARNING”
Juniardi
Cilegon (SL)-Pusat kesehatan Mabes TNI membantah terakit adanya warning atau ‘Peringatan’ di SPCP IPDN. Hal itu disampaikan Kolonel AU, dr Iwan Trihapsoro dan Letkol Syarial kepada salah satu orangtua calon praja, Badia Sinaga yang mendatangin PUSKES TNI di Gedung B3, Cilangkap. Jakarta Timur.
Badia datang memohon untuk diadakan pengukuran Ulang Tinggi Badan dan Rontogen. “Jadi hari ini (Senin -9/9/2019) saya ketemu Dr Iwan didampingi letkol Syarial di PUSKES MABES TNI , Cilangkap Jakarta timur Menurut Badia, bahwa ‘Warning’ ini tidak ada di Kepanitian SPCP tahun 2019.
Padahal, kata Badia, anaknya mengatakan, dari 35 orang Perwakilan daerah Prov Banten 6 diantaranya mendapatkan warning dari pihak panitia (Pengasuh Mendatangin Wisma) dihari Jumat (30/8/19). “Untuk dikumpulkan Balai Rung dipanggil,” ungkap Badia Sinaga kepada wartawan. Senin (9/9/2019).
Lebih lanjut, Badia Sinaga mengatakan keterangan Letkol Syarial meminta anaknya untuk diulang tahun Depan. “Begini saja dari pada bertele- tele tahun depan saja diulang nanti kami kawal,” ucap Badia menirukan ucapan Syarial, kepada Wartawan.
Badia Sinaga menjelaskan pernyataan yang diungkapkan oleh pihak PUSKES TNI yang dilontarkan oleh Syarial Bahwa untuk mencoba tahun depan agar jangan bertele- Bertele- dan mereka siap mengawal ini bertanda mereka tidak memahami persoalan .
Sedangkan Rektor IPDN Murtir Jeddawi berjanji untuk menyelidiki soal Warning ini. Khusus tentang Seleksi Capra tetaplah mengawal dan memberi masukan, “Termasuk soal warning itu akan kami telusuri dari mana awalnya muncul dan apa maksudnya,” katanya.
Lanjut Murtir Sejak dilantik mereka bertekad menciptakan semua proses tahapan penerimaan Capra jujur, transparan, dan bertanggung jawab serta peka responsif terhadap semua keberatan dan gugatan.terang Badia Sinaga.
Untuk sejauh ini sudah ada tiga provinsi daerah yang mengatakan adanya istilah warning. Banten, Kalimantan Timur dan Sulawesi selatan, Bahkan ada dugaan oknum Panitia menghubungi pihak Orang Capra Menurut Badia informasi ini didapat dari hebatnya pengaruh medsos.
“Dimana sudah ada yang mengatakan akan melayangkan surat keberatan, seperti yang saya lakukan. Saya meminta agar KPK dan PPATK bisa menelusuri isu ini karna patut dicurigai apa yang di lakukan oknum Panitia ada unsur pidana,” kata Badia. (suryadi/rls)
