Keuangan Daerah Stagnan, Legislatif Lampura Agendakan Hearing dengan TPAD

Lampung Utara (SL)-Kondisi keuangan daerah Kabupaten Lampung Utara saat ini dalam kondisi stagnan. Hal ini menjadi satu alasan krusial Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merencanakan kembali melakukan peminjaman sejumlah dana kepada Bank Jawa Barat.

Disampaikan Plt. Sekkab Lampura, Sofyan, usulan pinjaman sejumlah dana tersebut guna mengatasi percepatan pembangunan, mulai dari percepatan realisasi pembangunan insfrastruktur jalan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, hingga peningkatan kelayakan tempat transaksi perekonomian di kabupaten setempat.

“Benar, memang ada rencana akan melakukan peminjaman ke Bank Jabar. Besarannya senilai Rp.325 miliar. Itu realisasinya akan dilaksanakan di tahun anggaran 2020 untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan pada tahun berjalan. Besar kemungkinan akan fokus di bidang fisik, seperti insfrastruktur, perdagangan, dan kesehatan,” ungkap Sofyan, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis, (4/7/2019), .

Sementara itu, terkait rencana tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Lampura mengatakan telah mengetahui adanya rencana pihak eksekutif untuk melakukan pinjaman melalui Bank Jabar guna mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Lampura.

Ketua DPRD Lampura, Rahmat Hartono, menegaskan, sebelumnya mereka akan melakukan evaluasi dan pertemuan terbatas dengan Tim Pengguna Anggaran Daerah (TPAD). Dikatakannya, banyak hal yang akan dibahas terkait rencana pinjaman tersebut, termasuk menyampaikan masukan yang ada dari masyarakat mengenai kepentingan serta peruntukan dana tersebut hingga ke persoalan teknis administrasi keuangan lainnya.

“Seperti kita ketahui, belakangan keadaan keuangan daerah memang demikian adanya. Harus ada dasar yang kuat guna menentukan arah kebijakan pembangunan daerah,” kata Rahmat Hartono, didampingi Wakil Ketua I DPRD Lampura, Herwan Mega, dan Wakil Ketua II, Arnold Alam,  saat diwawancari di ruang kerjanya, Kamis (4/7/2019).

Dia menegaskan, dengan adanya wacana pihak eksekutif untuk melakukan berbagai pembenahan infrastruktur daerah, seperti pembangunan jalan fly over, penataan pasar central Kotabumi menjadi pasar modern dan berbagai rencana program lainnya, perlu mendapat kajian dan evaluasi secara mendalam.

“Yang menjadi dasar pemikiran yakni terkait dengan skala prioritas penggunaan anggaran daerah. Apakah rencana tersebut benar-benar tepat dan sifatnya mendesak. Jadi kita mewanti-wanti betul akan hal ini, jangan sampai menjadi boomerang yang makan korban dari empunya sendiri,” urai Rahmat.

Dikatakan lebih lanjut, pihaknya akan segera melakukan hearing dengan TPAD guna mengupas berbagai persoalan di pemerintahan, terkait menurunnya kinerja pegawai di beberapa instansi, keluhan tidak dibayarkannya honor dan BK (tunjangan) serta permasalahan lain yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan dalam memberikan pelayanaan maksimal kepada publik.

Senada dengan Rahmat, Wakil Ketua I DPRD Lampura Herwan Mega juga menyampaikan, rencana Pemkab Lampura untuk mengajukan pinjaman ke Bank Jabar sebesar Rp.325 milliar, masih akan di evaluasi dan dipertimbangkan oleh pihak legislatif Lampura.

Herwan Mega menambahkan, terkait hal ini, pihaknya telah melayangkan surat ke TPAD guna membahas rencana dan berbagai persoalan pemerintahan yang direncanakan besok, Jum’at, (5/7/2019).

“Ya, kita telah layangkan surat ke pihak eksekutif, guna melakukan hearing bersama mereka untuk membahas hal ini,” ujar Herwan.(ardi)